Editorialkaltim.com – DPRD Kota Samarinda mendukung langkah pemerintah kota memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras) hasil penertiban. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran minuman beralkohol ilegal sekaligus melindungi generasi muda dari dampak negatif konsumsi alkohol.
Dukungan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyusul pemusnahan 4.741 botol minuman beralkohol hasil penindakan pelanggaran peraturan daerah (perda) yang berlangsung di halaman Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Samri menilai pemusnahan barang bukti tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman.
“Pemusnahan minuman beralkohol ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta menekan peredaran minuman beralkohol ilegal,” ujar Samri melalui keterangannya.
Menurutnya, peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan perlu mendapat perhatian serius. Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.
Ia menegaskan DPRD mendukung tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan peredaran maupun penjualan minuman beralkohol. Namun, setiap tindakan tetap harus berjalan sesuai prosedur dan aturan hukum.
Bagi Samri, penertiban miras bukan sekadar persoalan penindakan terhadap pelanggar. Lebih jauh, kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari risiko penyalahgunaan alkohol.
Ia mengingatkan perlindungan generasi muda harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol perlu berjalan beriringan dengan edukasi dan keterlibatan masyarakat.
Samri juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar penertiban tidak berhenti setelah kegiatan pemusnahan barang bukti.
Menurutnya, pengawasan yang berkesinambungan diperlukan untuk memastikan aktivitas penjualan minuman beralkohol tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Penegakan perda tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang peredaran miras ilegal sekaligus memperkuat ketenteraman masyarakat di berbagai wilayah Samarinda.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
