DPRD Kukar Soroti Kerusakan Taman Musik, Ingatkan Risiko Pemborosan Anggaran

Editorialkaltim.com – Kerusakan infrastruktur di kawasan Taman Musik Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi perhatian DPRD. Pemerintah daerah diminta mengevaluasi kualitas pembangunan agar anggaran tidak terus terserap untuk memperbaiki fasilitas yang sama.

Wakil Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan memperbaiki bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk mengetahui penyebab persoalan sekaligus mencegah kerusakan berulang.

“Menangani masalah ini tidak bisa cukup pada perbaikan fisik,” kata Rasid, Jumat (30/10/2026).

Menurutnya, fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran daerah semestinya memiliki ketahanan jangka panjang. Terlebih, pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian sejak awal.

Rasid mengingatkan kerusakan dalam waktu relatif singkat dapat menjadi alasan untuk meninjau kembali berbagai tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pemilihan material, hingga pelaksanaan konstruksi.

Ia juga menyoroti dampak perbaikan berulang terhadap kemampuan keuangan daerah. Anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas lain berpotensi kembali digunakan untuk menangani proyek yang sama.

Karena itu, Rasid meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak hanya mengejar penyelesaian perbaikan, tetapi memastikan langkah penanganan benar-benar menjawab penyebab kerusakan.

“Harus kompleks agar bisa masalahnya selesai,” ujarnya.

Sementara itu, kerusakan struktur di kawasan Taman Musik Tenggarong sebelumnya telah mendapat penanganan awal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar.

Berdasarkan informasi yang berkembang, bagian turap di kawasan tersebut mengalami pergeseran. Kondisi ini memerlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan tingkat kerusakan dan metode perbaikan yang sesuai.

Dinas PU Kukar juga menyiapkan kajian bersama akademisi untuk mendalami kondisi konstruksi. Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar penentuan langkah penanganan berikutnya.

Rasid menekankan pentingnya pengawasan proyek secara berkelanjutan. Pemeriksaan tidak cukup dilakukan menjelang penyelesaian pekerjaan, tetapi harus berjalan sejak tahap perencanaan hingga pembangunan dinyatakan selesai.

Menurutnya, setiap OPD yang menangani proyek infrastruktur memiliki tanggung jawab memastikan pekerjaan memenuhi spesifikasi dan standar teknis yang telah ditetapkan.

Ia berharap persoalan Taman Musik menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan pembangunan fasilitas publik.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, kualitas infrastruktur di Kukar diharapkan semakin terjamin sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas secara aman dan anggaran pembangunan memberikan manfaat jangka panjang.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.