Editorialkaltim.com – Keterlibatan generasi muda dalam menentukan arah pembangunan Kota Samarinda menjadi sorotan DPRD. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengakui partisipasi pemuda dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan masih tergolong rendah.
Pengakuan tersebut disampaikan Novan, Sabtu (31/10/2026), setelah menghadiri kegiatan diskusi bersama mahasiswa yang membahas pentingnya kolaborasi lintas generasi dalam membangun daerah.
Novan sebelumnya hadir sebagai pemateri dalam talkshow bertajuk “Beda Suara, Satu Tujuan: Merajut Kolaborasi Golongan Tua dan Golongan Muda Tanpa Sekat” di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, Jumat (30/10/2026).
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian pelantikan Komisariat FKIP Universitas Mulawarman (Unmul) periode 2026–2027 tersebut menghadirkan ruang dialog antara mahasiswa dan unsur legislatif.
Dalam kesempatan itu, Novan mengungkapkan keberadaan regulasi kepemudaan belum sepenuhnya diikuti keterlibatan nyata generasi muda dalam proses pembangunan daerah.
“Kalau saya selama di DPRD, keterlibatan pemuda secara formal itu sangat minim sekali,” ungkapnya.
Menurutnya, DPRD perlu mengevaluasi pola komunikasi yang selama ini dibangun bersama organisasi kepemudaan. Sebab, pemuda memiliki pemikiran dan gagasan yang dapat menjadi masukan penting dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Ia juga mengakui lembaga legislatif belum maksimal menyediakan ruang terbuka bagi pemuda untuk terlibat dalam pembahasan berbagai persoalan daerah.
“Kami juga mengakui kekurangan kami memang membuat regulasi kepemudaan, tetapi faktanya kami sendiri belum memberikan ruang secara terbuka terhadap kepemudaan,” ujarnya.
Novan menilai peran pemuda seharusnya tidak hanya terbatas sebagai penyampai kritik maupun aspirasi. Keterlibatan mereka perlu diperluas hingga tahapan perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Apalagi, Samarinda menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, ekonomi, hingga kesiapan daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebagai langkah awal, Novan menyatakan DPRD akan berupaya memperluas komunikasi dengan organisasi kepemudaan dan membuka peluang keterlibatan sesuai kewenangan lembaga legislatif.
“Dari masukan rekan-rekan dan adinda-adinda kita di kepemudaan, kita mencoba dengan batas wewenang kami untuk melibatkan mereka dalam segala hal,” jelasnya.
Di sisi lain, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan juga menjadi salah satu upaya memperkuat dasar kebijakan pemberdayaan generasi muda di Samarinda.
Regulasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi, perlindungan, serta peningkatan peran pemuda dalam berbagai sektor pembangunan.
Novan berharap komunikasi yang lebih terbuka dapat mempertemukan gagasan generasi muda dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan begitu, pemuda tidak sekadar menjadi sasaran program pemerintah, tetapi ikut berkontribusi dalam pelaksanaannya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara DPRD dan organisasi kepemudaan agar aspirasi generasi muda memperoleh ruang dalam proses pembangunan Kota Samarinda.
Sementara itu, DPRD Samarinda juga tengah membahas Raperda tentang Kepemudaan yang diusulkan Pemerintah Kota Samarinda.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, sebelumnya menyampaikan regulasi tersebut ditargetkan rampung tahun 2026.
Raperda itu disiapkan untuk memperkuat perlindungan, pemberdayaan, pengembangan potensi pemuda, serta dukungan anggaran bagi program kepemudaan.
Pembahasannya juga direncanakan melibatkan organisasi kepemudaan, akademisi, perguruan tinggi, dan berbagai elemen masyarakat agar regulasi sesuai kebutuhan generasi muda.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
