Editorialkaltim.com – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman memastikan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih mengalir pada 2026. Tahun ini, Pemkab Kutim mendapat alokasi Bankeu sebesar Rp27 miliar.
Meski begitu, Ardiansyah mengungkapkan Bankeu diperkirakan tidak lagi dialokasikan pada 2027. Kondisi itu dipengaruhi keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Tadi disampaikan mungkin tahun depan enggak ada Bankeu, mungkin begitu,” ujar Ardiansyah usai mengikuti Rapat Koordinasi Keuangan Daerah bersama 10 kepala daerah se-Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).
Menurut Ardiansyah, kemampuan Pemprov Kaltim menyalurkan Bankeu semakin terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat hingga berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima pemerintah provinsi.
Ia menjelaskan, Bankeu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut turut menopang pembiayaan belanja pegawai dan kebutuhan operasional pemerintah daerah.
Jika bantuan keuangan benar-benar dihentikan pada 2027, pemerintah kabupaten harus menyesuaikan struktur APBD agar tetap sehat. Salah satu langkah yang kemungkinan dilakukan ialah menekan sejumlah pos belanja, termasuk belanja pegawai.
“Kalau Bankeu ini tidak ada, tentu kami harus menyesuaikan struktur APBD agar tetap seimbang. Itu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah,” katanya.
Di sisi lain, Ardiansyah menyebut realisasi keuangan Kabupaten Kutim hingga awal Agustus 2026 menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan daerah telah mendekati 56 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai sekitar 30 persen.
“Kalau pendapatan kita berkisar hampir sudah 56 persen. Kemudian kalau belanja, kalau enggak salah hampir sekitar 30 persen sudah. Mudah-mudahan terus meningkat,” ujarnya.
Ia mengatakan serapan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, mulai dari belanja pegawai hingga operasional pemerintahan.
“Serapan anggaran tersebut secara keseluruhan untuk membiayai belanja pegawai maupun belanja yang lain operasional,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
