Oleh: Syafruddin Pernyata- Penulis dan Sastrawan
Editorialkaltim.com – Dalam setiap upacara, kita kerap mendengar aba-aba, “Hormat kepada pemimpin upacara!” Seketika seluruh peserta memberikan penghormatan.
Umumnya, pemimpin upacara merupakan sosok yang diberi kewenangan memimpin jalannya prosesi. Ia bisa kepala dinas, kepala badan, kepala sekolah, atau pejabat lain yang mewakili pemerintah.
Namun, muncul sebuah pertanyaan menarik. Apakah setiap orang yang berdiri di depan sebagai pemimpin upacara otomatis merupakan seorang pemimpin?
Pertanyaan sederhana ini membawa kita pada perbedaan yang sering luput disadari, yakni antara pemerintah, penguasa, dan pemimpin. Ketiganya kerap melekat pada orang yang sama, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang berbeda.
Secara etimologis, pemerintah berasal dari kata perintah, penguasa berasal dari kata kuasa, sedangkan pemimpin berasal dari kata pimpin.
Perintah bermakna instruksi yang harus dilaksanakan. Kuasa berarti kekuatan atau kewenangan untuk menentukan sesuatu. Adapun pimpin berarti menuntun, membimbing, menunjukkan arah, serta membawa orang lain menuju tujuan bersama.
Secara semantis, pemerintah bertumpu pada kewenangan, penguasa bertumpu pada kekuasaan, sedangkan pemimpin bertumpu pada kemampuan menuntun manusia mencapai tujuan yang sama.
Dalam praktik sehari-hari, tidak sedikit pejabat yang menggerakkan organisasi dan sumber daya manusia semata-mata melalui perintah. Instruksi terus diberikan, sementara ketika target tidak tercapai, nada bicara meninggi dan teguran berubah menjadi omelan. Dalam situasi seperti itu, yang lebih menonjol adalah fungsi pemerintahan, bukan kepemimpinan.
Di sisi lain, ada pula pejabat yang lebih sering mengandalkan telunjuk kekuasaan. Ancaman menjadi bahasa sehari-hari, seperti, “Apakah kamu masih mau bekerja?” atau “Saya bisa memberhentikan siapa saja dengan tanda tangan saya.” Dalam kondisi demikian, yang tampil bukan kepemimpinan, melainkan kekuasaan.
Tentu tidak semua pejabat bersikap demikian. Banyak di antaranya yang mampu menjadi teladan sekaligus penggerak. Namun, contoh-contoh tersebut membantu kita memahami perbedaan antara memerintah, menguasai, dan memimpin.
Memerintah dapat membuat orang bergerak karena kewajiban. Menguasai dapat membuat orang bergerak karena ketakutan. Sebaliknya, memimpin membuat orang bergerak karena kesadaran.
Memerintah menghasilkan kepatuhan. Menguasai menghasilkan ketundukan. Sementara itu, memimpin melahirkan kepercayaan.
Karena itu, setiap orang yang diberi amanah dalam pemerintahan dan setiap orang yang memiliki kekuasaan semestinya tidak berhenti sebagai pemerintah atau penguasa. Ia perlu bertumbuh menjadi seorang pemimpin.
Alasannya sederhana. Kekuasaan memiliki batas, jabatan memiliki masa berlaku, dan tanda tangan hanya bernilai selama kewenangan masih melekat. Sebaliknya, kepercayaan dapat bertahan jauh melampaui masa jabatan.
Seorang pemimpin tidak hanya hadir saat memberikan arahan dalam rapat atau menandatangani keputusan. Kepemimpinan justru tampak dalam tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan setiap hari.
Ketika seorang kepala daerah mengajak masyarakat hidup disiplin, ia lebih dahulu menunjukkan kedisiplinan dalam menghargai waktu. Saat mengimbau aparatur memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, ia sendiri memberi contoh kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika meminta pegawai bersikap ramah, rendah hati, dan santun, ia terlebih dahulu memperlihatkan sikap tersebut dalam kesehariannya.
Demikian pula ketika menyerukan hidup sederhana, efisiensi anggaran, menjaga kebersihan, dan melestarikan lingkungan. Semua ajakan itu akan lebih mudah diterima apabila masyarakat melihat bahwa nilai-nilai tersebut terlebih dahulu dipraktikkan oleh pemimpinnya.
Di situlah letak perbedaan antara memerintah dan memimpin. Memerintah mengandalkan kata-kata, sedangkan memimpin menguatkan kata-kata melalui keteladanan.
Memerintah dapat dilakukan dengan jabatan, tetapi memimpin menuntut keselarasan antara ucapan dan tindakan.
Karena itu, ruh kepemimpinan sesungguhnya terletak pada keteladanan. Ketika kata-kata berjalan seiring dengan perbuatan, lahirlah kepercayaan. Saat kepercayaan tumbuh, orang tidak lagi bergerak karena takut kepada kekuasaan atau patuh terhadap perintah, melainkan karena yakin kepada sosok yang memimpinnya.
Idealnya, para pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus memegang kekuasaan, terutama di Kalimantan Timur, baik gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, kepala badan, maupun pimpinan lembaga lainnya, lebih mengedepankan nilai-nilai kepemimpinan.
Sebab, tantangan pembangunan tidak cukup dijawab dengan perintah dan kewenangan semata. Perubahan zaman membutuhkan kemampuan menginspirasi, membangun kepercayaan, menumbuhkan kolaborasi, serta menggerakkan masyarakat menuju tujuan yang sama.
Seorang pemerintah mungkin ditaati selama ia memiliki kewenangan. Seorang penguasa mungkin ditakuti selama ia mempunyai kekuatan. Namun, seorang pemimpin akan tetap dihormati bahkan ketika ia telah meninggalkan kursinya.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan orang yang mampu memerintah atau menguasai. Masyarakat membutuhkan sosok yang mampu menuntun.
Sebab, perintah dapat menggerakkan kaki, kekuasaan dapat menundukkan badan, tetapi kepemimpinan mampu menggerakkan hati.
Jabatan mungkin membuat seseorang duduk di kursi paling depan, tetapi hanya kepemimpinan yang membuatnya tetap memiliki tempat di hati orang-orang yang pernah dipimpinnya.(*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
