Editorialkaltim.com – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, mempertanyakan capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang pada semester pertama 2026 dalam rapat pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Winardi menyoroti capaian pendapatan asli daerah (PAD) Dispopar pada semester pertama 2026.
Menurutnya, pembahasan realisasi PAD penting dilakukan untuk melihat sejauh mana potensi sektor pariwisata dan olahraga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Potensi yang ada juga harus terus dimaksimalkan agar bisa memberikan pemasukan lebih besar bagi daerah,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).
Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Dispopar Bontang, Eko Mashudi, mengungkapkan realisasi PAD hingga pengecekan terakhir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah mencapai Rp412 juta.
“Saya tadi pagi habis mengecek SIPD. Ternyata hasilnya sampai pagi itu sudah Rp412 juta. Artinya, sudah di 200 persen, Pak,” ujarnya di hadapan anggota Komisi B DPRD.
Eko menjelaskan, penyumbang pendapatan terbesar saat ini berasal dari kawasan wisata Bontang Kuala. Disusul penyewaan sejumlah fasilitas olahraga, seperti lapangan tenis dan arena boling, serta objek wisata mangrove di Pantai Berbas.
Meski capaian PAD telah melampaui target semester pertama, Dispopar masih melihat peluang peningkatan pendapatan dari pengelolaan destinasi wisata Beras Basah. Namun, pengembangan tersebut masih terkendala proses sertifikasi aset.
Karena itu, Eko berharap dukungan DPRD agar proses sertifikasi dapat segera diselesaikan. Menurutnya, legalitas aset menjadi syarat penting sebelum pemerintah dapat menentukan skema pengelolaan, termasuk kemungkinan bekerja sama dengan pihak ketiga.
Ia mengungkapkan, minat investor terhadap pengelolaan Beras Basah cukup tinggi. Saat ini sudah ada sembilan pihak yang menyampaikan ketertarikan, meningkat dari sebelumnya hanya lima calon investor.
“Ada yang menawarkan sampai Rp1 miliar per tahun. Tapi kami juga harus mempertimbangkan seperti apa pola pengelolaannya. Jangan sampai nantinya bersifat privat sehingga masyarakat tidak bisa menikmati kawasan itu. Semua itu akan kami diskusikan bersama bagian hukum dan mempertimbangkan berbagai masukan,” pungkasnya. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
