KaltimSamarinda

Ketua DPRD Kaltim Sebut Mobil Dinas Rp6,8 Miliar untuk Kebutuhan Lembaga, Bukan Pribadi

Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud angkat bicara soal polemik pengadaan mobil senilai Rp6,8 miliar di lingkungan DPRD Kaltim. Ia menegaskan kendaraan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi ketua, melainkan untuk kebutuhan kelembagaan.

“Jadi pengadaan mobil Rp6,8 miliar itu bukan buat sendiri ketua,” ungkap Ketua DPRD Kalimantan Timur kepada wartawan Editorialkaltim.com, Jumat (27/2/2026).

Hasanuddin menjelaskan, DPRD merupakan lembaga yang bersifat kolektif kolegial. Artinya, setiap keputusan dan fasilitas yang tersedia diperuntukkan bagi unsur pimpinan secara bersama-sama, termasuk wakil ketua serta alat kelengkapan dewan (AKD).

Baca  Cetak Sawah Baru 6.600 Hektare, Wagub Kaltim Kejar Target Swasembada 2026

“DPRD itu kolektif kolegial. Ada ketua, wakil ketua, jumlahnya empat pimpinan. Lalu ada komisi dan badan yang termasuk dalam alat kelengkapan dewan,” jelasnya.

Ia juga memastikan proses pengadaan telah melalui tahapan sesuai regulasi. Menurutnya, pengadaan tersebut masuk dalam kategori sarana dan prasarana (sapras) yang dibahas melalui mekanisme resmi dan pengawasan berlapis.

“Pengadaan itu dibahas dulu di komisi. Setelah itu dibahas di badan, terutama Badan Anggaran. Kemudian harus ada SSH, Standar Satuan Harga. Setelah itu ada ASB, Analisis Standar Belanja. Nanti inspektorat akan melihat apakah sudah sesuai atau tidak. Lalu ada laporan BPK, apakah jadi temuan atau tidak,” paparnya.

Baca  Modus Pinjam Motor Beli Makan, Teman Kos di Samarinda Bawa Kabur Honda PCX

Hasanuddin menegaskan tidak ada proses yang dilakukan secara tiba-tiba. Seluruh anggaran, kata dia, dibahas panjang sebelum disetujui dan tetap berada dalam koridor pengawasan.

“Jadi enggak sekonyong-konyong langsung tiba-tiba Rp6,8 miliar. Itu untuk kebutuhan kelembagaan, bukan pribadi. Di DPR ini kolektif kolegial. Ini juga untuk jangka panjang,” tegasnya.

Meski demikian, ia menyatakan DPRD tetap menghormati keputusan pemerintah daerah maupun hasil evaluasi inspektorat. Jika nantinya pengadaan tersebut dinilai tidak dapat direalisasikan, pihaknya siap menyesuaikan.

Baca  Gubernur Kaltim Sebut Kalau Ada Tambang Harusnya Ada Kemajuan, Bukan Kerusakan

“Kalau memang pemerintah tidak mau memberikan atau inspektorat menganggap tidak boleh, ya enggak apa-apa. Kalau enggak dikasih mobil, ya pakai mobil yang ada saja,” pungkasnya.(adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button