Editorialkaltim.com – Tekanan ekonomi yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Samarinda semakin mendapat perhatian. Gangguan pasokan listrik dan air bersih, ditambah mahalnya sejumlah kebutuhan pokok, dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Menurutnya, stabilitas harga dan kelancaran layanan dasar menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha kecil untuk mempertahankan aktivitas ekonomi.
Persoalan itu muncul ketika Samarinda masih menghadapi tekanan inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 November 2026, inflasi tahunan Samarinda tercatat 4,39 persen, sedangkan inflasi bulanan mencapai 0,30 persen.
Angka inflasi tahunan tersebut lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Timur yang mencapai 4,04 persen dan nasional sebesar 3,23 persen. Kondisi ini memperlihatkan tekanan harga di Samarinda masih perlu mendapat perhatian serius.
Celni menilai persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga barang. Keterbatasan pasokan sejumlah kebutuhan serta gangguan layanan listrik dan air bersih turut memperberat kondisi pelaku usaha.
“Yang jadi masalah sekarang barang mahal, tidak ada juga barangnya, PLN suka mati, kemudian air juga,” ujar Celni.
Menurutnya, masyarakat Samarinda selama ini cenderung bersabar menghadapi berbagai keterbatasan. Namun, persoalan yang terjadi bersamaan berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap aktivitas ekonomi sehari-hari.
Bagi pelaku UMKM, gangguan listrik dan air dapat memengaruhi proses produksi hingga pelayanan kepada pelanggan. Kondisi tersebut semakin berat ketika harga bahan baku meningkat dan biaya operasional sulit ditekan.
Di tengah situasi itu, Pemerintah Kota Samarinda mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Melalui rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (3/11/2026), pemerintah membahas kelancaran distribusi serta ketersediaan kebutuhan pokok.
Daging ayam ras tercatat menjadi penyumbang inflasi terbesar di Samarinda. Sementara itu, harga cabai dilaporkan berada di kisaran Rp60 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan koordinasi dengan daerah pemasok dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah untuk mengantisipasi gejolak harga menjelang akhir tahun.
Meski berbagai langkah telah disiapkan, Celni menilai penyelesaian persoalan ekonomi dan layanan publik membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.
“Jadi memang harus ada dukungan dari pusat agar kita juga bisa menyelesaikannya dengan baik,” katanya.
Ia mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait memperkuat koordinasi agar kebutuhan listrik, air bersih, serta distribusi barang dapat terjaga.
DPRD Samarinda juga berkomitmen mengawal kebijakan stabilisasi harga dan pemulihan layanan publik. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mempertahankan kegiatan usaha sekaligus menjaga perputaran ekonomi masyarakat.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
