Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Shemmy Permata Sari menegaskan dukungan penuh bagi pembangunan Kota Bontang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Pendopo Walikota Bontang, Senin (14/4/2025), ini dihadiri langsung Walikota Bontang Neni Moerniaeni, serta sejumlah pejabat kunci seperti Kabid PPM Bappeda Kaltim Wahyu Gatut Purboyo, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan, dan Sekda Kota Bontang Aji Erlynawati.
Musrenbang ini menjadi platform strategis untuk menyusun prioritas pembangunan tahunan, termasuk mengatasi persoalan kawasan kumuh dan banjir yang kerap menghantui Bontang.
Shemmy, yang mewakili daerah pemilihan (dapil) VI Kaltim, menyatakan komitmennya untuk mendorong alokasi anggaran (Bankeu) dari pemerintah provinsi dan pusat guna mendukung program pemda setempat.
“Sebagai anggota Komisi II yang membidangi keuangan dan perekonomian, saya akan memastikan dukungan anggaran optimal untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Bontang,” tegas Shemmy dalam keterangan resminya.
Ia mengakui, sejumlah “pekerjaan rumah” seperti penanganan banjir dan revitalisasi kawasan kumuh memerlukan sinergi lintas pemerintah.
“Kolaborasi antara pemkot, provinsi, dan pusat harus diperkuat agar hasilnya lebih maksimal,” tambahnya.
Walikota Neni Moerniaeni dalam sambutannya menyebut RKPD 2026 akan fokus pada program inklusif berbasis lingkungan dan peningkatan kualitas hidup warga.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat dan dukungan legislatif menjadi kunci,” ujarnya.
Sekda Bontang Aji Erlynawati menambahkan, pembahasan Musrenbang kali ini juga menyasar peningkatan investasi sektor kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ekonomi kreatif.
Sementara Kabid Bappeda Kaltim Wahyu Gatut Purboyo menekankan pentingnya integrasi data dalam perencanaan untuk meminimalisir tumpang tindih program.
Dukungan DPRD Kaltim ini dinilai krusial, mengingat Bontang sebagai kota industri perlu mempercepat transformasi infrastruktur dan tata ruang demi mengantisipasi dinamika ekonomi global. Tantangan seperti banjir yang kerap melanda kawasan permukiman padat penduduk dan kawasan industri menjadi sorotan utama dalam forum tersebut.
Ke depan, pemerintah kota berharap adanya percepatan realisasi anggaran dari provinsi untuk proyek-proyek prioritas, termasuk pembangunan sistem drainase berkelanjutan dan program rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
