Winardi Soroti Tunggakan PKB OPD, Desak Percepatan Lelang Kendaraan Tak Layak

Editorialkaltim.com – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi soroti data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang. Ia menegaskan pentingnya pendataan aset yang akurat dan mendesak pelelangan terhadap kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai agar tidak terus membebani keuangan daerah.

Winardi menyatakan dukungan atas rencana Pemerintah Kota Bontang melalui Sekretaris Daerah untuk melelang kendaraan dinas berusia di atas 10 tahun. Menurutnya, langkah ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama untuk menertibkan aset yang tak lagi efektif digunakan.

“Kalau memang kendaraan itu tidak lagi digunakan, jangan terus dibiarkan menumpuk jadi beban pajak. Statement dari Ibu Sekda soal lelang kendaraan di atas 10 tahun itu harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Namun demikian, Winardi mengingatkan bahwa selama kendaraan tersebut masih tercatat sebagai aset, maka kewajiban membayar pajaknya tetap berlaku. Ia bahkan menyinggung bahwa di lingkungan Sekretariat DPRD sendiri masih terdapat kendaraan tua yang belum dibayarkan pajaknya.

Politisi muda PDI Perjuangan ini juga mengaitkan persoalan tunggakan pajak dengan lemahnya sistem pendataan aset. Ia mengungkapkan bahwa isu ini pernah ia bahas secara serius dalam forum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun anggaran 2024 lalu. Baginya, akar masalahnya terletak pada belum optimalnya pembaruan database aset pemerintah.

“Masalahnya berulang karena kita masih bergantung pada data manual. Ini sudah sering saya sampaikan. Bahkan saat ini saya sudah koordinasi dengan Pak Wakil Wali Kota yang juga mendorong agar database diperbaiki secara menyeluruh,” jelasnya.

Winardi juga menyoroti keberadaan kendaraan dinas yang tidak diketahui fisiknya. Ia mendorong agar unit-unit tersebut segera dilacak dan diverifikasi ulang. Menurutnya, ketidaksesuaian data seringkali terjadi bahkan saat lembaga independen mencoba mencocokkan informasi.

Sebagai informasi, data dari UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Wilayah Bontang per 14 Mei 2025 mencatat total tunggakan PKB dari seluruh instansi pemerintah mencapai Rp68,3 juta. Sekretariat Daerah Kota Bontang menjadi penyumbang tertinggi dengan tunggakan sebesar Rp9,1 juta dari 18 unit kendaraan. (Roro/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.