BPBD PPU Petakan Sumber Air Antisipasi Kekeringan
Editorialkaltim.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memetakan sejumlah sumber air dan hidran yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi potensi kekeringan.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut penetapan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi 2026. Identifikasi dilakukan setelah rapat Kamis (13/8/2026), dengan menyasar sumber air yang berpotensi digunakan jika kebutuhan air bersih masyarakat meningkat.
Kepala BPBD PPU Nurlaila mengatakan, identifikasi awal dilakukan di Kelurahan Penajam bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Salah satu lokasi yang diperiksa ialah fasilitas hidran yang dibangun menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Timur.
“Pertama saya ke Kelurahan Penajam bersama Dinas Perkim. Itu APBD provinsi ada membangun sumber hidran di bekas Dinas Kesehatan lama di Kilometer 1 masuk pedalaman. Ada di situ hidran, ada ground tank-nya juga,” ujarnya, Jumat (14/8/2026).
Nurlaila menyebut keberadaan fasilitas tersebut dapat menjadi salah satu rujukan BPBD dalam menentukan lokasi pengambilan air. Terlebih, pembangunan hidran menyasar kawasan dengan permukiman padat.
“Memang dari Dinas Perkim Provinsi ini mereka kan membangun pasti di area padat permukiman. Minimal menjadi referensi kita untuk pengambilan air,” jelasnya.
Selain lokasi tersebut, BPBD mengidentifikasi empat titik hidran di kawasan permukiman Kerok Laut. Dinas Perkimtan juga memiliki sejumlah titik pengambilan air dari sumur bor yang dapat dijadikan alternatif jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Hasil identifikasi selanjutnya akan diintegrasikan dengan pelaksanaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi. Menurut Nurlaila, penetapan status tersebut membuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ditingkatkan dari kondisi normal.
“Dampaknya kita mengintegrasikan dengan SK siaga darurat jadi menjadi perhatian. Jadi mode rutin, mode normal ditinggikan sedikit,” lanjutnya.
Status siaga darurat juga memungkinkan pengerahan sumber daya lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari personel, peralatan, hingga logistik, dilakukan secara lebih optimal.
“Dalam pengerahan sumber daya personel, peralatan dan logistik, semua kebutuhan lainnya itu bisa bersinergi secara optimal, jadi semua OPD merasa punya tanggung jawab,” ujarnya.
BPBD PPU selanjutnya menjadikan hasil identifikasi tersebut sebagai bahan pemetaan sumber air sekaligus memperkuat strategi kesiapsiagaan jika kekeringan berdampak terhadap ketersediaan air bersih masyarakat.(ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
