BontangKaltim

Rustam Minta Formula DBH Migas Dievaluasi, Nilai Daerah Pengolah Perlu Dapat Porsi Lebih Besar

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam (Foto: Editorialkaltim/Lia)

Editorialkaltim.com – Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mendorong pemerintah pusat mengevaluasi formula pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas agar lebih berpihak kepada daerah penghasil dan pengolah, seperti Kota Bontang.

Menurutnya, skema yang berlaku saat ini belum mencerminkan kontribusi maupun beban yang ditanggung daerah yang menjadi pusat aktivitas industri migas.

“Daerah yang menjadi lokasi pengolahan migas seharusnya memperoleh porsi yang lebih proporsional. Kami menerima dampak aktivitas industrinya, sehingga sudah semestinya kebijakan pembagian DBH juga mempertimbangkan hal tersebut,” ujarnya, Selasa (21/7/2026).

Baca  Heri Keswanto Dorong Sekolah Swasta Aktif Jemput Bantuan Pendidikan ke Pusat

Rustam menjelaskan, proyeksi DBH migas yang diterima Bontang pada 2027 masih berada di kisaran Rp1,7 triliun. Sementara itu, sekitar Rp400 miliar kekurangan salur masih berstatus asumsi karena belum masuk dalam penyusunan APBD 2027.

Ia mengungkapkan, kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal daerah. Sebab, sebagian besar anggaran daerah telah dialokasikan untuk belanja wajib, seperti gaji pegawai, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar lainnya.

Baca  6 Pelajar Kubar Siap Harumkan Daerah di Ajang Paskibraka Kaltim

Selain itu, Rustam juga menyinggung masih adanya catatan kekurangan pembayaran DBH dari pemerintah pusat berdasarkan laporan keuangan beberapa tahun sebelumnya.

“Kami berharap persoalan kekurangan salur ini segera diselesaikan sehingga pemerintah daerah memiliki kepastian dalam menyusun program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia turut mengapresiasi langkah Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, yang terus memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat. Namun, menurutnya, perjuangan tersebut harus diikuti dengan perbaikan sistem pembagian DBH agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Baca  Wabup Mahulu Luncurkan Sistem Pembayaran Pajak Online, Optimis Tingkatkan Kepatuhan Warga

“Harapan kami bukan hanya kekurangan salurnya dibayarkan, tetapi juga ada evaluasi terhadap formulanya. Dengan begitu, daerah penghasil dan pengolah memperoleh kepastian fiskal yang lebih adil untuk mendukung pembangunan,” pungkasnya. (lia/ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button