DPRD PPU Soroti Akses dan Potensi Pasar Nenang
Editorialkaltim.com – Pengembangan Pasar Nenang di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi sejumlah tantangan. Akses menuju pasar hingga terbatasnya cakupan konsumen dinilai menjadi faktor yang memengaruhi aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.
Ketua DPRD PPU Raup Muin mengatakan masyarakat cenderung mempertimbangkan efisiensi saat berbelanja. Selain jarak, biaya perjalanan menuju pasar turut menjadi pertimbangan.
“Pasar Nenang itu memang agak unik. Orang kalau mau belanja tentu mempertimbangkan efisiensi. Akses ke sana mungkin menjadi pertimbangan karena biayanya cukup lumayan dari radius satu atau dua kilometer,” ujar Raup saat diwawancarai, Senin (28/9/2026).
Raup juga menyoroti aktivitas pedagang yang berjualan di sejumlah titik pinggir jalan di kawasan Penajam. Menurutnya, aktivitas tersebut tidak menjadi persoalan sepanjang tidak mengganggu lalu lintas maupun kepentingan masyarakat.
“Di sini juga banyak pasar atau pedagang di pinggir jalan. Selama tidak mengganggu, saya pikir tidak menjadi permasalahan,” katanya.
Menurut Raup, karakteristik Pasar Nenang berbeda dengan Pasar Petung, terutama dari sisi jumlah pembeli dan cakupan wilayah konsumen. Perbedaan tersebut turut memengaruhi potensi pengembangan kedua pasar.
“Potensinya untuk sama dengan Pasar Petung saya pikir berbeda, baik pasar maupun pembelinya. Apalagi Penajam merupakan daerah penghasil, masyarakat bisa menjual hasilnya di tempat yang dekat,” jelasnya.
Ia menilai Pasar Petung memiliki wilayah pendukung yang lebih luas karena melayani masyarakat dari sejumlah kawasan, mulai Waru, Sotek, hingga Tanjung. Sementara Pasar Nenang lebih banyak mengandalkan konsumen dari wilayah Penajam dan sekitarnya.
“Kalau Petung didukung beberapa daerah, mulai Waru, Sotek, sampai Tanjung. Sementara Penajam pasarnya hanya Penajam, Gunung Seteleng, Nipah-Nipah, dan Nenang sendiri,” lanjutnya.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan Pasar Nenang. Menurut Raup, kebijakan pengelolaan pasar perlu disesuaikan dengan akses masyarakat, karakteristik konsumen, serta potensi perdagangan di wilayah tersebut.
DPRD PPU pun akan terus membahas persoalan tersebut bersama pemerintah daerah guna mencari skema pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau kondisi seperti itu memang agak berat. Tentu persoalan ini akan tetap kami bahas bersama untuk mencari langkah yang tepat,” tutupnya. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
