PPU Dorong Pemerataan Internet, Enam Titik Masih Jadi Perhatian
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengupayakan percepatan pemerataan jaringan telekomunikasi hingga penguatan infrastruktur digital. Sejumlah wilayah yang masih mengalami blank spot menjadi salah satu persoalan yang dibawa ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI.
Upaya tersebut disampaikan Bupati PPU Mudyat Noor dalam audiensi bersama Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di ruang rapat Wakil Menteri Komdigi, Jumat (14/8/2026). Mudyat datang bersama Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin dan sejumlah perangkat daerah.
Pertemuan itu turut dihadiri Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab PPU memaparkan kondisi jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah. Hasil identifikasi awal mencatat sembilan titik yang membutuhkan penanganan karena mengalami blank spot maupun kualitas jaringan yang belum memadai.
Jumlah tersebut kemudian berubah setelah penyesuaian batas wilayah menyusul sebagian kawasan masuk dalam kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini, enam titik tercatat masih menjadi perhatian Pemkab PPU.
Meski demikian, sembilan titik hasil identifikasi awal tetap disampaikan kepada Komdigi. Lokasi tersebut tersebar di Kecamatan Babulu, Penajam, dan Sepaku.
Wilayah yang diusulkan meliputi Desa Rintik, Labangka Barat, Sumber Sari, dan Sidorejo di Kecamatan Babulu. Kemudian Desa Sidorejo, Giripurwa, dan Bukit Subur di Kecamatan Penajam, serta Kelurahan Mentawir, Desa Karang Jinawi, dan Desa Telemow di Kecamatan Sepaku.
“Wilayah-wilayah tersebut masih membutuhkan penguatan jaringan telekomunikasi. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses komunikasi dan informasi yang lebih merata,” ujar Mudyat.
Mudyat menilai pemerataan jaringan tidak sekadar menyangkut kebutuhan komunikasi masyarakat. Ketersediaan konektivitas juga menjadi penopang pelayanan pemerintahan, pendidikan, kegiatan ekonomi, hingga berbagai layanan berbasis digital.
Karena itu, pembangunan infrastruktur digital dinilai perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas jaringan di wilayah yang selama ini belum mendapatkan akses secara optimal.
Pemkab PPU juga mengusulkan dukungan tenaga ahli atau konsultan teknologi informasi (IT). Kebutuhan tersebut dinilai penting karena daerah masih memiliki keterbatasan tenaga yang secara khusus menangani perancangan arsitektur jaringan, pengelolaan pusat data, serta tata kelola proyek digitalisasi.
“Karena itu, perlu dipertimbangkan pengadaan atau pengalokasian tenaga konsultan IT maupun kerja sama pendampingan teknis, baik dengan Kementerian Komdigi maupun pihak ketiga. Hal ini penting untuk memastikan implementasi infrastruktur berjalan optimal sekaligus mendukung efisiensi anggaran belanja daerah,” jelas Mudyat.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
