Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, DPR Minta Prabowo Turun Tangan Langsung

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah langsung terkait tertahannya kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz. Situasi yang kian memanas di Timur Tengah dinilai memerlukan pendekatan diplomasi tingkat tinggi.

Syafruddin menilai, komunikasi antar kepala negara menjadi kunci penting dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia menegaskan, langkah teknis kementerian saja tidak cukup menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

“Masalah kapal Pertamina butuh langkah presiden langsung, komunikasi kepala negara penting agar penyelesaian lebih cepat dan memiliki kekuatan diplomasi kuat,” katanya, Minggu (29/3/2026), di Jakarta dikutip dari Parlementaria.

Diketahui, hingga kini dua kapal tanker milik Pertamina masih tertahan di wilayah Selat Hormuz. Kondisi ini dipicu ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berdampak pada kebijakan penutupan jalur tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Teheran terus melakukan langkah diplomasi guna memastikan keamanan kapal serta awaknya. Upaya tersebut disebut masih berlangsung secara intensif.

Politisi asal Kaltim ini mengapresiasi langkah diplomasi yang sudah dilakukan pemerintah. Namun ia menilai perlu ada peningkatan pendekatan agar hasilnya lebih efektif dan cepat.

“Langkah kementerian sudah baik, namun eskalasi konflik menuntut strategi lebih tinggi, presiden turun langsung agar tekanan diplomatik Indonesia semakin diperhitungkan,” ujarnya.

Menurutnya, Selat Hormuz memiliki peran strategis dalam distribusi energi dunia. Sekitar 20 persen minyak global melewati jalur tersebut, sehingga gangguan akan berdampak luas.

Ia juga menilai, keterlibatan langsung presiden dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk Iran.

Selain itu, Syafruddin mendorong pemerintah mempercepat strategi diversifikasi energi nasional. Hal ini penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada jalur distribusi yang rawan konflik.

“Ini bukan sekadar kapal, ini menyangkut perlindungan aset negara dan warga Indonesia, presiden harus menunjukkan kepemimpinan dalam situasi global sulit,” tutupnya.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.