KaltimSamarinda

Aksi 215 Bentuk Penguatan Aspirasi Masyarakat Kaltim

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, M. Samsun (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, M. Samsun, menanggapi rencana aksi massa yang akan digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APM KT) pada 21 Mei 2026. Aksi tersebut dikabarkan akan berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk mendorong pemeriksaan terhadap gubernur.

Samsun menilai aksi masyarakat merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang dijamin dalam demokrasi. Ia menegaskan, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Silakan saja masyarakat menyampaikan pendapat. Kalau ada yang menilai akan mandek di dewan, itu menjadi tantangan bagi kami,” ujar Samsun, Senin (11/5/2026).

Baca  Novan Soroti Balapan Liar di Samarinda, Sudah Seperti Budaya

Menurutnya, gerakan masyarakat ke ranah yudikatif tidak dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada DPRD. Ia menyebut langkah tersebut justru menjadi penguatan aspirasi publik dalam proses pengawasan pemerintahan.

“Gerakan ke yudikatif itu bentuk penguatan aspirasi. Kami di dewan tetap menjalankan proses sesuai tahapan konstitusi,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan APM KT, Erly Sopiansyah, membenarkan rencana aksi tersebut. Ia menyebut agenda itu merupakan hasil rapat konsolidasi bersama sejumlah elemen masyarakat Kalimantan Timur di Hotel Mesra, Samarinda, Jumat (8/5/2026) malam.

Baca  DPRD Minta Pengelolaan Tambang di Kukar Lebih Profesional dan Berkelanjutan

Erly mengatakan aksi yang dikenal dengan sebutan “Aksi 215” itu terbuka bagi seluruh elemen masyarakat Kaltim. Massa direncanakan berkumpul di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis (21/5/2026).

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kaltim ikut dalam aksi 21 Mei 2026 atau yang disebut Aksi 215,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Ia menyebut aksi akan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari paguyuban, lembaga adat, mahasiswa, serikat pekerja, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, hingga pengemudi dan kurir ojek online.

Baca  Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Beri Porsi Sama Sekolah Swasta dan Negeri

Menurut Erly, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian sikap terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Massa aksi juga disebut akan menyampaikan tuntutan secara terbuka di dua titik utama kegiatan.(adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button