Pengamat Unmul Sebut Masalah MBG Tak Selesai dengan Ganti Orang
Editorialkaltim.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pergantian itu menyusul kasus hukum yang menjerat pimpinan BGN sebelumnya.
Namun, pergantian pucuk pimpinan dinilai belum cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah atau Bung Castro, menilai problem utama justru berada pada desain program dan tata kelola yang selama ini dijalankan. Karena itu, menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan melalui pergantian pejabat.
“Saya melihat problem utamanya tetap berada pada program itu sendiri. Karena itu, pembenahan harus dilakukan pada akar masalahnya, bukan hanya mengganti pejabat yang menjalankan program,” ujar Castro.
Ia menyoroti temuan Kejaksaan Agung terkait dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam informasi yang disampaikan aparat penegak hukum, sejumlah pihak diduga mengarahkan penunjukan yayasan maupun perusahaan tertentu sebagai mitra pelaksana program dengan imbalan tertentu.
Menurut Castro, temuan tersebut memperkuat kekhawatiran publik mengenai lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.
“Kasus ini menunjukkan adanya dugaan konflik kepentingan dalam penetapan mitra SPPG. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap proses tersebut? Sejauh ini publik tidak melihat adanya sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah konflik kepentingan,” katanya.
Ia menjelaskan, jika merujuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, konflik kepentingan yang berujung pada penyalahgunaan kewenangan dapat masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Karena itu, Castro menilai persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan mantan Kepala dan Wakil Kepala BGN, tetapi juga menyangkut sistem pengawasan yang diterapkan dalam program tersebut.
Selain itu, ia menduga Presiden belum memperoleh gambaran utuh mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, masalah yang muncul tidak semata-mata disebabkan figur yang memimpin lembaga, melainkan juga desain program yang belum diperbaiki.
“Kalau akar persoalannya ada pada program, maka mengganti pimpinan BGN saja tidak akan menyelesaikan masalah. Siapa pun yang ditempatkan untuk menjalankan program tersebut akan menghadapi persoalan yang sama apabila desain programnya tidak diperbaiki,” ujarnya.
“Hanya ada dua jawaban, antara Presiden memang tidak tahu atau orang-orang yang berada di lingkarannya tahu tetapi tidak menyampaikan kepada Presiden,” tambahnya.
Castro juga mengkritisi proses penunjukan pimpinan BGN yang dinilainya belum sepenuhnya mengedepankan kompetensi sesuai kebutuhan program. Ia menegaskan pemerintah perlu memastikan jabatan strategis diisi figur profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman relevan.
“Pergantian pimpinan tidak akan otomatis menyelesaikan masalah jika akar persoalannya tidak disentuh. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan sistem pengawasannya,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
