KaltimPaser

Pemkab Paser Siapkan SDM dan Infrastruktur Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Rapat Koordinasi Persiapan MBG yang digelar di Pendopo Odah Etam (Foto: Humas Paser)

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser mempercepat persiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan MBG yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin (10/2/2025), dipimpin langsung Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik. 

Sekretaris Daerah Paser, Katsul Wijaya, yang mewakili Bupati Paser, menegaskan keseriusan daerahnya mendukung program prioritas nasional ini.

Baca  Diskusi Strategis di Bandara Kalimarau, Pj Gubernur Kaltim Tekankan Peningkatan Infrastruktur Listrik untuk Pariwisata Berau

“Untuk memastikan MBG berjalan lancar, perlu persiapan matang, terutama terkait SDM dan infrastruktur seperti dapur pelayanan. Kami harap ada dukungan konkret dari pemerintah provinsi dan kabupaten,” ujarnya dalam rapat yang dihadiri Deputi Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, sebagai narasumber. 

Katsul menyebut, Pemkab Paser masih menunggu kepastian jumlah titik lokasi dapur layanan. Setiap dapur ditargetkan mampu melayani sekitar 3.000 penerima manfaat.

Baca  BGN Minta Penerima Makan Gratis Unggah Foto Menu ke Medsos

“Kami perlu rapat lanjutan untuk menentukan titik-titik ini sesuai persyaratan teknis,” tambahnya. 

Tak hanya mengandalkan APBD, program ini juga akan melibatkan pihak ketiga, termasuk perusahaan-perusahaan di sekitar Paser.

“Kolaborasi dengan swasta menjadi kunci keberlanjutan MBG,” tegas Katsul. 

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam kesempatan itu mendorong seluruh kabupaten/kota segera menyusun peta jalan MBG, termasuk skema pengawasan, agar program bisa segera diimplementasikan secara merata. 

Baca  Akmal Malik Jadi Narasumber di Program Indonesia Forward CNN Indonesia, Tegaskan Kaltim Siapkan Jakarta Baru Pasca UU DKJ

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, khususnya di daerah tertinggal. (ndi)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button