Editorialkaltim.com – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang Muhammad Sahib mengusulkan agar Dinas Perhubungan (Dishub) menggandeng juru parkir yang selama ini telah beraktivitas di sejumlah titik parkir untuk menjadi bagian dari sistem pengelolaan retribusi resmi.
Menurutnya, persoalan keterbatasan personel Dishub tidak seharusnya menjadi alasan belum optimalnya pengelolaan parkir di Bontang.
Sahib menilai pemerintah cukup menyiapkan regulasi dan mekanisme penarikan retribusi, sementara pelaksanaannya di lapangan tetap dapat dilakukan juru parkir yang sudah ada melalui kerja sama secara legal.
“Yang dibutuhkan bukan mengambil alih lahannya, tetapi membuat aturan. Mereka tetap bekerja, hanya saja statusnya menjadi resmi dan memberikan kontribusi kepada daerah,” ucapnya, Selasa (4/8/2026).
Ia mengusulkan penggunaan kupon retribusi atau pola bagi hasil yang diatur pemerintah sebagai solusi untuk lokasi yang belum memungkinkan menerapkan sistem elektronik.
Selain meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pola tersebut dinilai mampu memberikan kepastian hukum bagi para juru parkir sekaligus memudahkan pengawasan terhadap penerimaan retribusi.
Legislator NasDem ini juga mendorong Dishub membangun komunikasi dengan para pengelola parkir yang sudah ada agar pengelolaan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik di lapangan.
“Jangan terus terpaku pada alasan kekurangan SDM. Yang penting pemerintah membuat regulasi dan skemanya. Saya yakin kalau diajak bekerja sama, mereka akan mau karena pengelolaannya menjadi legal dan menguntungkan semua pihak,” tegasnya. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
