Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui inovasi RUPAWAN atau Perbaikan Tata Kelola Rujukan Kasus Perempuan dan Anak Kota Samarinda. Sistem ini dirancang agar korban kekerasan memperoleh penanganan cepat, terarah, serta berkelanjutan.
Peluncuran Standar Layanan Rujukan Kasus Perempuan dan Anak melalui RUPAWAN digelar Jumat (13/11/2026), di Ruang Mangkupelas Lantai II Balai Kota Samarinda.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemkot Samarinda Sucipto Wasis mengatakan perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Penanganan juga tidak cukup berhenti setelah laporan korban diterima.
Menurut Sucipto, korban harus memperoleh kepastian mengenai proses lanjutan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Kejelasan alur dinilai penting agar korban tidak berpindah-pindah instansi tanpa memperoleh pelayanan.
“Tidak boleh ada pihak saling menunggu atau melempar tanggung jawab, korban harus segera mendapat kepastian layanan sesuai kebutuhan secara menyeluruh,” kata Sucipto.
Ia meminta Surat Keputusan Wali Kota terkait standar layanan tersebut benar-benar digunakan sebagai pedoman kerja. Kecepatan rujukan, kejelasan alur pelayanan, respons petugas, serta keselamatan korban harus menjadi perhatian utama.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda Veronika Hinum menjelaskan standar tersebut disusun guna memberikan kepastian waktu rujukan sekaligus memperjelas tanggung jawab setiap unsur yang terlibat.
“Setiap instansi harus memahami tugasnya, merespons rujukan dengan cepat, serta memastikan penanganan korban berjalan sesuai mekanisme dan batas waktu ditetapkan,” ujarnya.
RUPAWAN merupakan aksi perubahan yang digagas Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda Violetta dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Tahun 2026 di Lembaga Administrasi Negara Samarinda.
Inovasi tersebut turut menghasilkan SK Wali Kota Samarinda Nomor 400.2.1/337/HK-KS/XI/2026 tertanggal 2 November 2026 mengenai Standar Layanan Rujukan Kasus Perempuan dan Anak Kota Samarinda.
Pelaksanaannya melibatkan kepolisian, UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perangkat daerah terkait, serta jejaring relawan.
Sinergi lintas sektor diharapkan mampu memastikan kebutuhan korban, mulai pendampingan hukum, pelayanan medis, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, hingga keberlanjutan pendidikan ditangani secara terkoordinasi.
Melalui RUPAWAN, Pemkot Samarinda menargetkan sistem rujukan lebih terarah dan terukur. Konsistensi penerapan, evaluasi berkala, kerahasiaan informasi, serta keselamatan korban menjadi bagian penting dalam keberlanjutan layanan tersebut.(adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
