DPRD PPU Tampung Aspirasi soal Penghargaan bagi Pejuang Pemekaran
Editorialkaltim.com – Perjuangan membentuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sejak 2002 menyisakan persoalan mengenai bentuk penghargaan bagi para tokoh yang terlibat. Dari 57 orang yang tercatat sebagai pejuang pemekaran, 25 di antaranya telah meninggal dunia.
Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan kelompok pejuang pemekaran dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD PPU pada 6 November 2026. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan perhatian kepada para tokoh yang turut memperjuangkan terbentuknya kabupaten tersebut.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, membenarkan adanya sejumlah aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan itu. Salah satunya berkaitan dengan pemberian tanda kehormatan secara berkala kepada para pejuang pemekaran, khususnya saat peringatan hari jadi Kabupaten PPU.
Selain penghargaan, kelompok tersebut mengusulkan penyediaan sekretariat sebagai pusat kegiatan organisasi sekaligus tempat menyimpan dan mengarsipkan dokumen sejarah perjuangan pemekaran daerah.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan dukungan anggaran pemerintah daerah untuk menunjang kesejahteraan para pejuang pemekaran maupun ahli waris mereka. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya agar kontribusi para pendiri daerah tidak hanya dikenang secara seremonial.
Raup mengatakan DPRD menghargai perjuangan para tokoh yang berkontribusi dalam proses pembentukan Kabupaten PPU. Namun, bentuk perhatian pemerintah perlu dirumuskan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Memang ada keinginan agar dibuatkan semacam perda. Namun, kita tidak bisa langsung membuat perda begitu saja, baik atas usulan DPRD maupun pemerintah. Kita perlu melihat terlebih dahulu regulasi yang sesuai,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan DPRD tidak ingin aspirasi tersebut melahirkan produk hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan bentuk kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah daerah.
“Kita akan mendiskusikan formula yang benar-benar tidak melanggar aturan lain. Jangan sampai kita membuat aturan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga menjadi bumerang,” lanjutnya.
DPRD PPU akan mengkaji berbagai usulan tersebut untuk mencari bentuk penghargaan yang dapat mengakomodasi aspirasi para pejuang pemekaran beserta ahli warisnya tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
