Editorialkaltim.com – Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), kembali menjadi keluhan masyarakat. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mendesak pemerintah daerah segera menindaklanjuti persoalan tersebut, terutama Jembatan Sungai Payang yang telah berusia puluhan tahun.
Persoalan itu mencuat saat Ahmad Yani menggelar reses bersama pihak kecamatan, pemerintah desa, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Loa Kulu, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur, mulai dari jembatan terdampak longsor di Desa Jonggon, Jembatan Sungai Payang, hingga kondisi Jalan Margasari yang menjadi akses penghubung menuju Sungai Payang.
Ahmad Yani mengatakan, penanganan jalan dan jembatan harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat serta kelancaran aktivitas ekonomi antardesa.
“Sebenarnya bagaimana menyelesaikan persoalan Jembatan Sungai Payang. Pernah kita sidak dan sampai sekarang masih harus diselesaikan,” ujar Ahmad Yani.
Jembatan Sungai Payang sendiri bukan kali pertama menjadi perhatian DPRD Kukar. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Juli 2026, Ahmad Yani sebelumnya menyebut usia jembatan tersebut telah mencapai sekitar 54 tahun.
Dalam pembahasan yang sama, terungkap usulan perbaikan jembatan sudah disampaikan sejak 2000 melalui forum perencanaan pembangunan. Meski demikian, kebutuhan penanganannya kembali disuarakan masyarakat dalam reses terbaru.
DPRD Kukar juga pernah melakukan peninjauan langsung untuk melihat kondisi jembatan. Menurut Ahmad Yani, persoalan yang terus berulang memerlukan langkah penyelesaian lebih konkret dari pemerintah daerah.
Selain Jembatan Sungai Payang, ia menyoroti kondisi Jalan Margasari menuju Sungai Payang yang dinilai membutuhkan perhatian.
“Kemudian Jalan Margasari yang tembus Sungai Payang juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Ahmad Yani menilai keberadaan jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah. Infrastruktur yang memadai dibutuhkan agar aktivitas masyarakat, distribusi barang, serta pelayanan antardesa dapat berjalan lancar.
Karena itu, DPRD Kukar akan mendorong pemerintah daerah melalui perangkat teknis terkait untuk menindaklanjuti aspirasi warga sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi masing-masing infrastruktur.
Ia menekankan, pembangunan daerah harus berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya infrastruktur dasar yang memiliki manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari.
Hasil reses tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penanganan jalan dan jembatan di Kecamatan Loa Kulu.
DPRD Kukar berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat agar persoalan infrastruktur penghubung antardesa mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran daerah. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
