Editorialkaltim.com – Aktivitas kendaraan berat menjadi perhatian DPRD Bontang menyusul kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi di dalam kota. Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai kendaraan bertonase besar turut mempercepat kerusakan jalan yang digunakan masyarakat setiap hari.
Sahib mengatakan, kendaraan dengan muatan berat masih melintasi sejumlah ruas jalan di kawasan perkotaan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena karakteristik jalan dalam kota berbeda dengan jalan yang dirancang untuk lalu lintas kendaraan bertonase tinggi.
“Kalau kendaraan dengan muatan besar terus melewati ruas yang sama, daya tahan jalannya tentu akan cepat berkurang. Ini harus dihitung sejak awal, bukan menunggu jalannya rusak baru ditangani,” ujarnya, Senin (25/8/2026).
Menurut politikus NasDem tersebut, persoalan kerusakan jalan tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan, tetapi juga pengaturan penggunaan jalan sesuai kapasitas dan fungsinya.
Ia menilai ruas jalan dari kawasan RSUD Taman Husada menuju pusat pemerintahan hingga perbatasan Bontang-Kukar perlu mendapat perhatian. Jalur tersebut menjadi salah satu akses penting masyarakat sekaligus berada di tengah aktivitas perkotaan.
Sahib juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memperhatikan kualitas konstruksi saat melakukan perbaikan jalan. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dengan tambal sulam apabila ruas tersebut setiap hari dilintasi kendaraan berat.
“Kalau memang jalurnya akan terus digunakan kendaraan berat, konstruksinya juga harus disesuaikan. Jangan sampai baru selesai diperbaiki, tidak lama kemudian kembali mengalami kerusakan,” katanya.
Ia mengungkapkan, jalan provinsi di wilayah Bontang masih membutuhkan penanganan cukup besar. Karena itu, koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan pemerintah provinsi terus didorong agar ruas strategis dalam kota mendapat perhatian.
Sahib menambahkan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat dukungan pemerintah provinsi dan pusat diperlukan. Pemkot Bontang, kata dia, dapat mendorong percepatan penanganan melalui penyampaian aspirasi, sedangkan pelaksanaannya tetap menyesuaikan kewenangan berdasarkan status jalan.
“Bontang tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus membuka semua jalur komunikasi, baik ke provinsi, Balai Jalan maupun DPR RI, supaya kebutuhan infrastruktur ini bisa masuk dalam prioritas,” ungkapnya.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dan provinsi diarahkan pada penanganan menyeluruh, tidak hanya jalan poros antarkota. Jalan provinsi di kawasan perkotaan juga memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.
Sahib meyakini jalan yang lebih kuat dan sesuai dengan beban lalu lintas dapat menunjang mobilitas masyarakat serta konektivitas kawasan industri dan pusat pemerintahan di Bontang agar lebih aman dan lancar. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
