KaltimPenajam Paser Utara

Soroti DBH Sawit, DPRD PPU Nilai Daerah Penyangga Lebih Diuntungkan

Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq (Foto: Editorialkaltim/Cinta)

Editorialkaltim.com – Potensi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Besaran penerimaan yang diperoleh daerah dinilai perlu dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari keberadaan perkebunan kelapa sawit.

Ketua Komisi I DPRD PPU Ishaq menilai pemerintah daerah sebaiknya tidak terlalu mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, PPU tetap berpeluang memperoleh DBH Sawit meski bukan daerah penghasil.

Ia menyebut posisi geografis PPU yang berbatasan dengan sejumlah kabupaten penghasil sawit dapat menjadi peluang tersendiri. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kutai Barat (Kubar).

Baca  Disorot DPRD, Pemkot Samarinda Tegaskan Transparansi Perusahaan Daerah

“Sebenarnya kalau saya lebih setuju daerah PPU itu jangan ada perkebunan kelapa sawit. Kenapa? Lebih baik kita bukan penghasil tapi dapat 20 persen, ketimbang penghasil 40 persen tapi dipotong,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (9/10/2026).

Ishaq mencontohkan Kota Balikpapan yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit, tetapi menurutnya tetap berpeluang memperoleh DBH dari daerah penghasil. Ia menilai skema tersebut dapat menjadi pertimbangan PPU dalam melihat potensi penerimaan daerah.

Baca  DPRD PPU Targetkan Pemekaran Wilayah Rampung Tahun Depan

“Kalau kita tidak punya perkebunan kelapa sawit, kita bisa dapat dari Kabupaten Paser, yang terbesar penghasil kelapa sawit itu Kabupaten Paser. Baru kita dapat dari Kukar, kita berbatasan dengan Kukar, kita berbatasan dengan Kubar juga. Tiga kabupaten support kita,” jelasnya.

Menurutnya, potensi penerimaan dari daerah yang berbatasan dengan PPU perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan perkebunan. Ia membandingkan peluang tersebut dengan penerimaan yang disebutnya hanya sekitar Rp3 miliar ketika daerah menjadi penghasil sawit.

Selain persoalan DBH, Ishaq juga menyinggung efektivitas koordinasi pemerintah daerah dengan perusahaan perkebunan. Ia menilai komunikasi perlu dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas dan kedudukan setara agar kepentingan daerah dapat tersampaikan dengan baik.

Baca  Unmul Tuan Rumah KUC 2024, Perkuat Kolaborasi Perguruan Tinggi di Kalimantan untuk IKN

Ia berharap pengembangan ekonomi PPU tidak hanya bergantung pada perkebunan kelapa sawit. Sektor usaha lain juga dapat dikembangkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekaligus mendukung perekonomian daerah. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button