Editorialkaltim.com – Di tengah penyesuaian belanja daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan pembiayaan operasional pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Langkah ini ditempuh agar keterbatasan fiskal tidak mengganggu keberlangsungan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan diberlakukan secara merata terhadap seluruh jenis belanja. Pemerintah akan memilah kegiatan yang harus dipertahankan serta pengeluaran yang masih memungkinkan untuk dikurangi atau ditunda.
“Kalau yang kita prioritaskan adalah belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tetap kita wajib dilindungi dalam soal pembiayaan,” ungkapnya kepada awak media, Jumat (30/10/2026).
Ia menilai penyesuaian anggaran akan lebih diarahkan pada belanja modal, rencana proyek baru, serta pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan prioritas daerah. Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pembiayaan layanan dasar di tengah tekanan anggaran.
“Pemerintah harus menyesuaikan rencana pembangunan dengan kondisi keuangan yang tersedia. Tidak seluruh usulan kegiatan dapat dijalankan apabila berpotensi membebani kemampuan pembiayaan daerah,” ucap Andi Harun.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, seluruh perangkat daerah diminta mengevaluasi kembali program dan kegiatan yang diusulkan untuk tahun anggaran 2027.
Usulan yang belum mendesak perlu ditinjau ulang agar anggaran dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat.
Andi Harun menjelaskan penentuan prioritas belanja menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah. Pemerintah harus memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan kapasitas keuangan sekaligus mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan publik.
Evaluasi juga akan diperketat untuk memastikan program yang masuk dalam APBD 2027 memiliki urgensi yang jelas dan sejalan dengan kemampuan pendanaan daerah.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada banyaknya kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan keberlanjutan pembiayaannya.
“Kebijakan ini menjadi bagian dari penyesuaian pemerintah menghadapi tekanan anggaran. Pemkot Samarinda berupaya menjaga agar kebutuhan pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan tidak tersisih oleh kegiatan pembangunan lain yang masih dapat ditunda,” jelas Andi Harun.
Melalui pendekatan tersebut, Andi Harun menambahkan pihaknya berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pendidikan dan kesehatan tetap ditempatkan sebagai sektor prioritas, sementara program lain akan disesuaikan berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan fiskal daerah.
Penyusunan APBD 2027 pun menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk memperkuat disiplin anggaran, memastikan belanja lebih terukur, serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik di tengah keterbatasan keuangan daerah. (ADV)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
