Editorialkaltim.com – Fraksi Gerindra DPRD Bontang mendorong Pemerintah Kota Bontang mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta mempercepat digitalisasi pelayanan dan sistem pembayaran daerah. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Bontang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kali secara berturut-turut. Menurut Sem Nalpa, pencapaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP yang kembali diraih patut kita apresiasi. Namun penghargaan ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengelolaan keuangan yang baik mampu mendorong kemandirian fiskal daerah,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai struktur pendapatan daerah masih perlu diperkuat. Besarnya porsi pendapatan transfer dibandingkan PAD menunjukkan perlunya optimalisasi potensi daerah agar kemandirian fiskal semakin meningkat.
“Kami melihat masih ada ruang yang cukup besar untuk mengoptimalkan PAD. Pemerintah perlu terus menggali potensi-potensi baru dan memaksimalkan sektor yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Kinerja BUMD juga menjadi sorotan fraksi tersebut. Sem Nalpa menegaskan setiap penyertaan modal dari pemerintah harus diikuti dengan peningkatan kinerja perusahaan daerah serta memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“Kami meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh BUMD. Penyertaan modal yang telah diberikan harus menghasilkan manfaat yang terukur, baik dari sisi pelayanan maupun peningkatan pendapatan daerah,” tegasnya.
Selain evaluasi BUMD, Fraksi Gerindra juga mendorong percepatan penerapan sistem digital dalam pelayanan publik dan transaksi pembayaran daerah. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, memperkuat pengawasan, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
“Digitalisasi bukan hanya soal modernisasi pelayanan. Ini juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengendalian, transparansi, dan optimalisasi penerimaan daerah sehingga pengelolaan keuangan bisa semakin efektif,” ungkap Sem Nalpa.
Ia menambahkan, Fraksi Gerindra akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar setiap anggaran yang dikelola pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana APBD yang dikelola dengan baik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, maupun kesejahteraan warga Bontang secara keseluruhan,” pungkasnya.(lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
