Editorialkaltim.com – Komisi III DPRD Kota Samarinda mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera merealisasikan bantuan keuangan (Bankeu) 2026. Dana tersebut disebut belum diterima Pemkot Samarinda meski sejumlah kegiatan pembangunan telah berjalan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan keterlambatan pencairan Bankeu berpotensi menghambat pembangunan. Terutama proyek infrastruktur yang mengandalkan dukungan anggaran dari Pemprov Kaltim.
“Laporan yang masuk ke kami, kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi dananya belum masuk. Saat ini masih dikomunikasikan antara BPKAD Kota Samarinda dengan BPKD Provinsi,” ujar Deni, Kamis (6/8/2026).
Deni berharap koordinasi Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim segera menghasilkan kepastian terkait pencairan Bankeu. Menurutnya, kepastian anggaran diperlukan agar pekerjaan yang sudah berjalan tidak terkendala pembayaran.
Bankeu dari Pemprov Kaltim, kata Deni, selama ini banyak digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Samarinda. Di antaranya pembangunan drainase, jalan, hingga program pengendalian banjir.
“Ketika progres di lapangan sudah mencapai tahapan tertentu, tentu harus ada pembayaran. Jangan sampai progres sudah berjalan, tetapi dananya belum ada,” katanya.
Deni menyebut nilai Bankeu yang diterima Samarinda setiap tahun rata-rata sekitar Rp300 miliar. Namun, DPRD belum mengetahui secara pasti penyebab pencairan Bankeu 2026 belum terealisasi.
Ia mengatakan persoalan tersebut masih dikomunikasikan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. DPRD juga belum dapat memastikan apakah keterlambatan berkaitan dengan administrasi, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), atau kendala teknis lainnya.
Deni turut menanggapi kabar mengenai kemungkinan tidak adanya Bankeu dari Pemprov Kaltim untuk Samarinda pada 2027. Ia menegaskan DPRD masih menunggu keputusan resmi dan tidak ingin berspekulasi.
“Kalau memang nantinya tidak ada Bankeu, kami harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk menopang pembangunan di Kota Samarinda,” tegasnya.
Menurut Deni, penguatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa dilakukan melalui sejumlah sektor. Mulai dari parkir berlangganan, pengembangan destinasi wisata, hingga menggali sumber pendapatan lain sesuai ketentuan.
Optimalisasi PAD dinilai perlu disiapkan agar pembangunan Samarinda tetap berjalan jika dukungan anggaran dari Pemprov Kaltim berkurang. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
