KaltimSamarinda

DPRD Samarinda Soroti Sulitnya Akses Data Perumdam, Transparansi Dipertanyakan

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi (Foto: Editorialkaltim)

Editorialkaltim.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi mengungkap kendala serius terkait akses dokumen penting. Pihaknya menilai keterbukaan data dari sejumlah instansi masih minim, terutama dari Perumdam Tirta Kencana yang hingga kini belum memenuhi permintaan dokumen.

Iswandi menyebut, permintaan data seperti laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik belum juga diberikan meski sudah beberapa kali diminta. Kondisi ini dinilai menghambat fungsi pengawasan DPRD.

“Kami sudah berkali-kali meminta laporan keuangan audit resmi dari Perumdam Tirta Kencana, namun hingga kini belum juga diberikan kepada kami,” ujarnya.

Baca  Cuaca di Samarinda Berpotensi Badai, Markaca Imbau Warga Tanggap dan Waspada

Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar DPRD dapat menjalankan fungsi secara maksimal. Tanpa data yang valid dan lengkap, pembahasan kebijakan berpotensi melenceng dari kondisi riil di lapangan.

Ia menegaskan, keputusan yang tidak berbasis data berisiko menimbulkan kesalahpahaman bahkan tudingan tidak berdasar. Hal ini dinilai dapat merugikan banyak pihak jika tidak segera diperbaiki.

“Kalau pembahasan tidak berbasis data valid, bisa memicu kesalahpahaman serius bahkan tuduhan tidak berdasar yang berpotensi merugikan banyak pihak terkait,” katanya.

Karena sulit memperoleh data resmi, Komisi II DPRD terpaksa mengumpulkan informasi dari sumber lain sebagai bahan pembanding. Langkah ini kemudian diikuti klarifikasi kepada organisasi perangkat daerah terkait.

Baca  Bahas Raperda UMKM, Pansus II DPRD Samarinda Soroti Pengembangan hingga Perizinan

Namun, Iswandi menilai metode tersebut tidak ideal. Ia menegaskan, tugas verifikasi seharusnya menjadi ranah Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah.

Lebih lanjut, ia mengingatkan dampak buruk yang bisa muncul jika keterbukaan informasi tidak segera dibenahi. Minimnya transparansi dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Jangan sampai persoalan terus berulang tanpa penyelesaian jelas dan tidak pernah menjadi temuan resmi, karena ini dapat memicu citra buruk,” tegasnya.

Baca  Insentif Guru Kurang Damayanti Dorong Pemkot Perhatikan Sekolah Swasta Di Samarinda

Ia juga berharap seluruh pihak, termasuk perusahaan daerah, dapat bersikap kooperatif dalam mendukung kerja DPRD. Sinergi dinilai penting agar fungsi pengawasan, penganggaran, serta legislasi berjalan efektif demi kepentingan masyarakat.

Iswandi menutup dengan menekankan pentingnya komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel di Samarinda.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button