KaltimSamarinda

Transisi Pembiayaan BPJS Disorot, DPRD Samarinda Minta Skema Jelas untuk Cegah Gangguan Layanan

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar (Foto: Editorialkaltim)

Editorialkaltim.com – DPRD Samarinda menyoroti rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang akan mengalihkan pembiayaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke pemerintah kabupaten/kota. Sorotan utama diarahkan pada belum jelasnya skema transisi yang dikhawatirkan memicu gangguan layanan kesehatan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai langkah tersebut harus disertai perencanaan matang agar tidak menimbulkan kekosongan pembiayaan. Tanpa skema yang jelas, ribuan warga berpotensi kehilangan akses layanan kesehatan.

Baca  Pemkab Kutim Keluarkan Surat Edaran Ramadan, Dorong Harmoni dan Ketertiban Umat

“Perlu ada skema transisi yang jelas agar tidak terjadi kekosongan pembiayaan yang berisiko menghentikan layanan kesehatan masyarakat di daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengalihan tanggung jawab pembiayaan tidak cukup hanya melalui kebijakan administratif. Daerah perlu waktu dan kesiapan anggaran agar dapat menanggung beban baru tersebut.

Menurutnya, kebijakan yang terburu-buru tanpa kesiapan fiskal daerah hanya akan menimbulkan persoalan baru. Bahkan, potensi terganggunya layanan kesehatan dinilai bisa berdampak langsung pada masyarakat prasejahtera.

Baca  Wali Kota Bontang Hadiri Kegiatan Sosial Menyambut Nyepi, Dorong Akulturasi Budaya

“Jika daerah belum siap secara anggaran, kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah serius yang berdampak langsung pada masyarakat penerima bantuan iuran,” katanya.

DPRD Samarinda juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Koordinasi lintas pemerintahan dinilai menjadi faktor utama untuk memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.

Anhar menambahkan, langkah pengalihan pembiayaan harus dibarengi komitmen bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat yang bergantung pada jaminan kesehatan.

Baca  Abdul Rofik Harap Bank Samarinda Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

“Koordinasi lintas pemerintah harus diperkuat agar kebijakan berjalan efektif dan tidak merugikan masyarakat yang sangat membutuhkan layanan kesehatan,” tutupnya.(sal/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button