Hardiknas di Samarinda, KAMMI Kritik Pendidikan Belum Jadi Prioritas Negara
Editorialkaltim.com – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dimanfaatkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Kalimantan Timur-Kalimantan Utara untuk mengkritisi arah kebijakan pendidikan nasional. Dalam diskusi publik yang digelar di Taman Cerdas Samarinda, Minggu (3/5/2026), mereka menilai sektor pendidikan belum benar-benar menjadi prioritas negara.
Diskusi yang diikuti mahasiswa dari berbagai latar belakang itu menjadi ruang refleksi atas kondisi pendidikan di Indonesia. Sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari kebijakan anggaran hingga persoalan teknis yang dirasakan langsung oleh mahasiswa.
Pemantik diskusi, Panji, menyampaikan kritik tajam terhadap lemahnya keberpihakan pemerintah pada sektor pendidikan. Ia menilai hingga saat ini belum terlihat keseriusan negara dalam menjadikan pendidikan sebagai agenda utama pembangunan.
“Pendidikan bukan menjadi prioritas utama di Indonesia,” tegas Panji di hadapan peserta diskusi.
Ia juga menyoroti minimnya political will pemerintah dalam mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, kebijakan yang ada belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, Ketua KAMMI Kaltim-Tara Dedi Nur menyoroti persoalan yang dihadapi mahasiswa, khususnya terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ia menyebut terdapat ketidaksesuaian penetapan UKT bagi sebagian mahasiswa.
“Beberapa mahasiswa mendapatkan golongan UKT yang naik sehingga tidak sesuai dengan jalur mendaftar yaitu jalur SNBP dan SNBT,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, KAMMI merumuskan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mereka mendesak agar pendidikan kembali ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan dan anggaran negara, termasuk memastikan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk sektor tersebut.
Selain itu, KAMMI juga mendorong jaminan akses pendidikan yang gratis, inklusif, dan berkeadilan, serta percepatan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Isu kesejahteraan tenaga pendidik turut disorot, dengan tuntutan peningkatan upah layak, kepastian status, dan perlindungan kerja bagi guru.
Tak hanya itu, mereka juga mengkritik praktik komersialisasi pendidikan tinggi yang dinilai semakin membebani mahasiswa. KAMMI meminta pemerintah menghentikan praktik tersebut serta memperketat pengawasan terhadap UKT.
Di sisi lain, kebebasan berpendapat juga menjadi perhatian. KAMMI menegaskan pentingnya menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap mahasiswa, aktivis, dan akademisi demi menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan demokratis.
Founder Peduli Guru Kota Samarinda, Agus Muhammad Iqro, dalam pernyataan penutupnya menekankan peran strategis guru dalam pembangunan bangsa.
“Profesi dokter menyelamatkan pasiennya, profesi pilot mengutamakan penumpangnya, tapi profesi guru itu menopang generasi muda. Maka dari itu, yang dijaga adalah seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Melalui diskusi ini, KAMMI berharap peringatan Hardiknas tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memajukan sektor pendidikan.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
