KaltimSamarinda

DPRD Samarinda Dorong Kantor Pemerintah Bebas Botol Plastik, Minta Fasilitas Isi Ulang Disiapkan

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Muhammad Andriansyah

Editorialkaltim.com – DPRD Samarinda mendorong pengurangan sampah plastik dimulai dari lingkungan pemerintahan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mengurangi penggunaan air minum kemasan botol plastik sekaligus membangun kebiasaan membawa tumbler.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Muhammad Andriansyah menilai perkantoran pemerintah harus menjadi contoh sebelum mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.

“Pemerintah harus memulai dari lingkungan sendiri, sehingga pengurangan botol plastik menjadi kebiasaan nyata dan dapat dicontoh masyarakat luas di Samarinda,” ujar Andriansyah, Kamis (12/11/2026), Samarinda.

Ia mendorong Pemkot Samarinda menyiapkan dasar pelaksanaan yang jelas, baik melalui surat edaran maupun instruksi resmi. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar pengurangan kemasan plastik tidak berhenti sebatas imbauan.

Baca  Hasanuddin Mas’ud Desak Pemerataan Pendidikan di Kaltim

Andriansyah juga meminta kebijakan membawa tumbler dibarengi fasilitas pendukung. Setiap OPD dinilai perlu memiliki dispenser atau stasiun pengisian ulang air minum agar pegawai tetap mudah memperoleh air minum selama bekerja maupun mengikuti rapat.

“Jangan hanya meminta pegawai membawa tumbler, fasilitas pengisian ulang juga harus tersedia agar kebijakan ini berjalan konsisten setiap hari kerja,” katanya.

Dorongan DPRD tersebut muncul di tengah tingginya volume sampah Samarinda. Pemkot mencatat timbulan sampah kota mencapai sekitar 660 ton setiap hari. Kondisi itu turut menjadi perhatian pemerintah karena kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan semakin terbatas.

Baca  PPPK Guru Bontang Ditanggung Pusat, Daerah Berpotensi Hemat Anggaran

Pemkot sebelumnya juga mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan, pengomposan, serta penguatan bank sampah. Lebih dari 10 ribu ASN di lingkungan Pemkot Samarinda juga didorong menjadi contoh dalam perubahan perilaku pengelolaan sampah.

Persoalan plastik menjadi bagian penting dari tantangan tersebut. Dokumen Rencana Induk Sistem Persampahan Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045 mencatat komposisi sampah plastik Kota Samarinda mencapai 19,90 persen berdasarkan data SIPSN 2023.

Sementara itu, DLH Kaltim sebelumnya juga mendorong masyarakat membawa botol minum sendiri sebagai bagian upaya mengurangi plastik sekali pakai dari sumbernya.

Baca  Segera Daftar! Ini Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Mulawarman 2023

Pemkot Samarinda telah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Andriansyah menilai kebijakan pengurangan plastik perlu diperluas hingga menyasar botol minuman di lingkungan birokrasi.

Komisi III berencana berkoordinasi dengan DLH dan Sekretariat Daerah terkait kesiapan teknis serta kebutuhan fasilitas isi ulang di setiap OPD. DPRD berharap langkah tersebut dapat membangun kebiasaan baru di lingkungan pemerintah sekaligus menjadi contoh nyata bagi masyarakat.(adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button