KaltimPenajam Paser Utara

Sinergi Bagian Pemerintahan dan Asisten I Dinilai Kunci Tuntaskan Batas Wilayah PPU

Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani (Foto: Editorialkaltim/Cinta)

Editorialkaltim.com – Percepatan penyelesaian sengketa dan penegasan batas wilayah administratif di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membutuhkan koordinasi lintas sektor yang solid. DPRD PPU menilai peran aktif Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah di bawah koordinasi Asisten I menjadi faktor penting untuk mencapai target penyelesaian batas desa dan kelurahan pada akhir 2026.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menjelaskan penentuan tapal batas bukan sekadar menarik garis di atas peta. Proses tersebut juga menyangkut aspek sosial, sejarah wilayah, dan administrasi kependudukan. Karena itu, kajian lapangan oleh tim teknis pemerintah daerah sangat diperlukan.

Baca  Isu Jual Beli Lapak Mencuat, DPRD Samarinda Siap Tindaklanjuti

“Teman-teman di Bagian Pemerintahan lebih memahami detail teknis di lapangan. Kami dari DPRD mendorong agar penegasan tapal batas ini tetap diselesaikan,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (17/11/2026).

Selain persoalan batas wilayah yang sempat mencuat di Kelurahan Saloloang, masih terdapat sejumlah titik perbatasan ant desa di kecamatan lain yang memerlukan penegasan resmi.

Baca  PPNI Paser Gelar Workshop Komunikasi Efektif, Siapkan Perawat Hadapi Era Digital

Penyelesaian seluruh titik tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026, bersamaan dengan penyelesaian Peraturan Bupati (Perbup) tentang tapal batas.

“Kami menargetkan seluruh tapal batas tuntas pada Desember 2026. Mudah-mudahan, Bagian Pemerintahan bersama Asisten I dapat menyelesaikan persoalan yang ada,” lanjutnya.

Menurut Bijak, kepastian batas wilayah dapat mendukung kelancaran investasi dan pembangunan infrastruktur di PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Warga juga akan mendapat kepastian hukum terkait dokumen pertanahan dan administrasi kependudukan.

Baca  Gubernur Kaltim Sisir Pajak Alat Berat, 11 Ribu Unit Belum Tergarap Optimal

Komisi I DPRD PPU berkomitmen mengawal perkembangan kerja tim penegasan batas daerah melalui rapat kerja berkala hingga seluruh dokumen penetapan batas wilayah disahkan.

“Masih banyak titik yang perlu kita tuntaskan terkait tapal batas agar persoalan ini tidak memicu konflik di tengah masyarakat,” pungkasnya. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button