Perda Disabilitas PPU Belum Terimplementasi Maksimal, DPRD Soroti Fasilitas Kantor Pelayanan

Editorialkaltim.com – Implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Sejumlah fasilitas pelayanan publik dinilai belum sepenuhnya memudahkan akses bagi penyandang disabilitas.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menyebut penyediaan fasilitas ramah disabilitas perlu menjadi perhatian seluruh instansi, bukan hanya perpustakaan daerah.
Menurutnya, pemerintah kabupaten telah memiliki landasan hukum yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan sarana pendukung di gedung pelayanan publik.
“Kalau membahas perpustakaan secara khusus, memang masih diperlukan peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas. Namun, persoalan ini bukan hanya di perpustakaan. Kita sudah punya Perda Disabilitas yang mewajibkan kantor pelayanan pemerintah maupun swasta ramah disabilitas,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam penyediaan fasilitas tersebut. Bahkan, gedung DPRD PPU yang menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi belum dilengkapi sarana aksesibilitas secara memadai.
“Persoalannya kembali pada keterbatasan anggaran. Kantor DPRD ini juga belum memiliki lift atau tangga khusus bagi penyandang disabilitas yang ingin mengikuti rapat di lantai tiga. Karena itu, pemenuhannya akan kami dorong secara bertahap,” jelasnya.
Bijak mengingatkan, keterbatasan anggaran tidak boleh terus menunda pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah perlu menyusun skala prioritas dengan mendahulukan fasilitas di tempat yang intensitas pelayanannya tinggi.
Ia menyebut rumah sakit, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kantor kepolisian, serta Samsat sebagai sejumlah instansi yang perlu mendapat perhatian.
“Menurut saya, fasilitas perlu diprioritaskan di kantor yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti rumah sakit, Disdukcapil, kantor polisi, dan Samsat. Perda sudah ada, jadi fasilitasnya bisa disiapkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran,” lanjutnya.
PPU memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan perlakuan khusus, termasuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan mengatur hak penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
DPRD PPU berharap regulasi tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah. Pemenuhannya diharapkan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. (Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



