DPRD PPU Desak Pemkab Cari Sumber PAD Baru, Jangan Terus Bergantung pada DBH

Editorialkaltim.com – Ketergantungan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dinilai menjadi salah satu kerentanan dalam pengelolaan keuangan daerah. DPRD PPU meminta pemerintah kabupaten lebih serius menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan tidak mudah terganggu ketika dana transfer ditunda atau dikurangi.
Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, menyebut pemerintah daerah perlu lebih aktif menciptakan peluang pendapatan dari potensi ekonomi lokal. Menurutnya, ketergantungan pada DBH membuat keuangan daerah rentan ketika kebijakan transfer pemerintah pusat berubah.
“Sejak dulu saya selalu mendorong pemerintah agar terus berupaya menciptakan peluang PAD. Jika kita bergantung pada DBH, sedikit saja dana itu tertahan, kita akan kelabakan,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai tekanan anggaran yang dirasakan pemerintah daerah saat ini tidak terlepas dari kebijakan fiskal pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah kabupaten perlu menyiapkan strategi agar tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer.
“Contohnya sekarang, pemerintah daerah bisa dikatakan gali lubang tutup lubang karena kebijakan pusat. Namun, kebijakan itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena pemerintah pusat berhak mengendalikan anggaran, termasuk menentukan besaran dana yang ditransfer atau ditahan,” jelasnya.
Gambaran ketergantungan tersebut juga tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PPU 2025–2029. Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer periode 2020–2024 dalam dokumen itu, DBH sumber daya alam mineral dan batu bara rata-rata berkontribusi 73,63 persen terhadap pendapatan transfer daerah. Kondisi tersebut membuat perubahan penerimaan DBH berpengaruh besar terhadap struktur pendapatan PPU.
Jamaluddin mendorong pemerintah daerah memetakan potensi ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan, termasuk melalui penguatan koperasi dan usaha lokal. Upaya memperluas sumber PAD, menurutnya, perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan dan pendampingan usaha.
DPRD berharap pemerintah daerah menyusun langkah konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal. Dengan sumber pendapatan yang lebih beragam, PPU diharapkan tidak terlalu rentan terhadap perubahan kebijakan anggaran pemerintah pusat. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



