
Editorialkaltim.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda memilih Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak sebagai usulan prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Keputusan itu diambil setelah komisi menyiapkan dua rancangan untuk didorong masuk agenda legislasi tahun depan.
mengatakan, satu usulan lainnya adalah Ranperda Kampung Berkualitas. Namun, Komisi IV harus menentukan rancangan yang lebih dahulu diprioritaskan untuk pembahasan 2027.
“Sebenarnya ada dua usulan, tapi karena harus ada yang prioritas mana untuk tahun 2027, sehingga kami memilih yang perkawinan anak,” ujar Sri Puji di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Selain pertimbangan kemampuan fiskal dan efisiensi anggaran, pemilihan ranperda tersebut juga didasari berbagai data serta laporan yang diterima Komisi IV dari instansi terkait perlindungan perempuan dan anak.
Masukan tersebut antara lain berasal dari DP2PA, DP2KB, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pengadilan Agama, komunitas perempuan, serta organisasi profesi. Berbagai pihak tersebut menilai persoalan perkawinan anak perlu mendapat perhatian lebih serius melalui regulasi yang lebih spesifik.
Sri Puji menjelaskan, perkawinan usia anak berpotensi berkaitan dengan berbagai persoalan lanjutan dalam kehidupan keluarga. Beberapa di antaranya mencakup kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, perceraian, hingga persoalan sosial dan ekonomi.
Berbagai pertimbangan tersebut akhirnya membuat Komisi IV menentukan Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak sebagai usulan yang lebih dahulu diperjuangkan dalam agenda legislasi 2027.
Samarinda sendiri telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Meski demikian, Komisi IV menilai aturan yang lebih khusus tetap diperlukan guna memperkuat pencegahan perkawinan anak serta pemenuhan hak anak.
Sementara itu, Ranperda Kampung Berkualitas belum menjadi prioritas utama. Usulan tersebut sebelumnya diarahkan untuk memperkuat pengembangan kampung keluarga berkualitas melalui dukungan lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan ekonomi masyarakat.
Komisi IV berharap regulasi pencegahan perkawinan anak nantinya tidak berhenti sebatas dokumen hukum. Aturan tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Sri Puji menegaskan, banyak pertimbangan yang akhirnya membuat Komisi IV memilih pencegahan perkawinan anak sebagai ranperda prioritas untuk dibahas lebih dahulu.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



