DPMD PPU Perluas Peran Posyandu, Enam Layanan Dasar Didorong Terintegrasi
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi wadah pelayanan dasar yang lebih luas dan terintegrasi. Posyandu kini tidak hanya diarahkan pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Penguatan tersebut dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU melalui kegiatan Penguatan Tata Kelola Posyandu Enam Bidang SPM se-Kabupaten Penajam Paser Utara.
Enam bidang pelayanan yang menjadi cakupan Posyandu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga bidang sosial.
Perluasan fungsi tersebut membuat pengelolaan Posyandu membutuhkan keterlibatan lebih banyak pihak. Tidak hanya perangkat daerah yang menangani kesehatan, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan hingga perangkat daerah yang berkaitan dengan masing-masing bidang SPM juga perlu membangun koordinasi.
Karena itu, DPMD PPU mendorong pembagian peran dan kewenangan yang semakin jelas agar pelayanan yang diberikan melalui Posyandu dapat berjalan secara terarah. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk menghindari pelayanan berjalan sendiri-sendiri tanpa keterhubungan antara satu bidang dengan bidang lainnya.
Melalui kegiatan penguatan tata kelola tersebut, para pemangku kepentingan diberikan pemahaman mengenai kelembagaan Posyandu, mekanisme koordinasi, pembagian peran antarperangkat daerah hingga perencanaan dan pelaksanaan pelayanan.
Penguatan kapasitas tersebut menjadi penting karena kebutuhan masyarakat di setiap wilayah dapat berbeda. Dengan tata kelola yang semakin baik, pelayanan Posyandu diharapkan dapat disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan yang ditemukan di masing-masing desa maupun kelurahan.
Transformasi tersebut sekaligus memperluas posisi Posyandu sebagai layanan yang dekat dengan masyarakat. Keberadaannya di tingkat lokal diharapkan dapat mempermudah warga memperoleh pelayanan dasar tanpa seluruh kebutuhan harus ditangani melalui pelayanan yang terpusat.
Bagi Pemkab PPU, keberhasilan penerapan enam bidang SPM membutuhkan sinergi berkelanjutan. Pemerintah daerah, kecamatan, desa dan kelurahan serta unsur terkait harus memiliki pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing dalam mendukung pelayanan.
Dengan penguatan tata kelola tersebut, Posyandu di PPU diharapkan berkembang menjadi wadah pelayanan masyarakat yang lebih mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan warga dan mampu menghubungkan berbagai sektor pelayanan dasar secara lebih efektif.
DPMD PPU juga berharap peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dapat membuat transformasi Posyandu berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, perluasan fungsi Posyandu tidak hanya terjadi pada tataran kelembagaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten PPU. (Adv/Rir)
