Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memprioritaskan pemenuhan hak masyarakat dalam percepatan realisasi anggaran menjelang akhir 2026. Pembayaran honor kader posyandu dan insentif ketua rukun tetangga (RT) menjadi kewajiban yang harus dituntaskan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi di tengah percepatan penyerapan anggaran.
Ia menegaskan, keberhasilan realisasi anggaran tidak hanya dilihat dari persentase serapan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban kepada masyarakat.
“Bapak Bupati mengarahkan kepada kami semua agar hak-hak perorangan masyarakat menjadi prioritas,” ujar Sunggono, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pembayaran honor kader posyandu dan insentif ketua RT termasuk hak masyarakat yang harus mendapat perhatian. Kewajiban tersebut tidak boleh terabaikan dalam pelaksanaan anggaran daerah.
“Contohnya honor posyandu, honor RT, kemudian hak-hak insentif lainnya. Itu jangan sampai tidak dibayarkan,” tegasnya.
Selain memenuhi hak masyarakat, Pemkab Kukar memastikan belanja wajib mengikat tetap menjadi prioritas. Belanja tersebut antara lain mencakup pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Sunggono menyebut pemenuhan SPM penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kemudian yang kedua, berkenaan dengan belanja wajib mengikat, gaji, tunjangan, dan lain-lain. Kegiatan yang ada hubungannya dengan Standar Pelayanan Minimal itu juga harus kita penuhi,” jelasnya.
Anggaran untuk mendukung pencapaian target visi dan misi kepala daerah juga tetap diperhatikan. Pemkab Kukar berupaya mengatur prioritas belanja agar seluruh kewajiban pemerintah dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun anggaran.
Sunggono memastikan pemenuhan hak masyarakat, belanja wajib mengikat, dan kebutuhan pelayanan dasar terus menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran daerah.
“Alhamdulillah, sampai hari ini kita konsisten. Itu menjadi prioritas-prioritas yang terus kita upayakan bisa direalisasikan,” pungkasnya. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
