Editorialkaltim.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penyediaan transportasi bagi pelajar, terutama di wilayah dengan akses jalan terbatas dan sulit dijangkau. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan bus sekolah serta kerja sama dengan pemerintah kecamatan, masyarakat, dan perusahaan.
Kepala Dishub Kukar Ahmad Junaidi mengatakan, pihaknya telah menyediakan sembilan unit bus sekolah untuk melayani pelajar di sejumlah kecamatan. Penentuan wilayah penerima layanan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan.
“Memang baru ada sembilan bus sekolah yang kita fasilitasi di beberapa kecamatan berdasarkan analisis dan diskusi kami dengan teman-teman kecamatan yang memerlukan,” ujar Junaidi, Senin (26/10/2026).
Sembilan wilayah yang telah mendapatkan layanan tersebut meliputi Loa Tebu, Rapak Lambur, Loa Kulu, Kota Bangun, Kembang Janggut, Tabang, Samboja, Muara Jawa, dan Muara Badak.
Dishub Kukar juga berencana menambah armada melalui bantuan satu unit bus dari Kementerian Perhubungan. Bus berkapasitas 19 tempat duduk tersebut dijadwalkan diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan Sanga-Sanga pada 28 Oktober 2026.
Junaidi menjelaskan, pengoperasian bus tersebut akan melibatkan Pemerintah Kecamatan Sanga-Sanga, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta relawan setempat. Kebutuhan operasional, mulai dari pengemudi, kernet, hingga bahan bakar, akan dipenuhi melalui partisipasi pihak-pihak yang terlibat.
Selain itu, kerja sama dengan perusahaan di wilayah tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan layanan transportasi sekolah.
“Kami hanya menyerahkan bus, kemudian operasionalnya nanti dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sanga-Sanga dengan kawan-kawan KNPI dan teman-teman relawan di sana,” ujarnya.
Menurut Junaidi, kebutuhan transportasi pelajar tidak hanya terdapat di kawasan perkotaan, tetapi juga di wilayah dengan akses terbatas akibat kondisi geografis dan infrastruktur. Wilayah tersebut mencakup kawasan permukiman di sekitar perkebunan kelapa sawit serta desa yang terisolasi akibat keberadaan jalur pipa minyak dan gas bumi (migas).
Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Kecamatan Muara Badak yang menghadapi kendala mobilitas akibat keberadaan jalur pipa migas. Kondisi tersebut menyulitkan akses masyarakat, termasuk pelajar, menuju sekolah.
“Terutama daerah-daerah yang memang sulit akses transportasinya, misalnya di perkebunan sawit. Di Muara Badak, ada desa yang terisolasi karena jalur pipa migas dan sebagainya,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Dishub Kukar mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah dengan keterbatasan akses transportasi diharapkan dapat bekerja sama dengan sekolah dan pemerintah kecamatan untuk mencari solusi atas kebutuhan transportasi pelajar.
Junaidi menyebutkan, pola kerja sama tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah. Di Kecamatan Muara Kaman, misalnya, terdapat perusahaan yang telah memberikan bantuan bus sekolah melalui program CSR.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat memperluas jangkauan layanan transportasi sekolah. Dengan demikian, pelajar di wilayah yang sulit dijangkau tetap memiliki akses transportasi yang aman untuk bersekolah.
“Dengan keterbatasan anggaran ini, kita berharap partisipasi dari masyarakat dan perusahaan untuk berdiskusi dengan pihak sekolah maupun kecamatan guna mencari solusi terhadap permasalahan transportasi anak sekolah,” pungkasnya. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
