Editorialkaltim.com – Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Peluncuran tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan inklusi keuangan agar tidak hanya memperluas akses layanan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Samarinda Andi Harun yang menghadiri kegiatan tersebut menilai, penguatan inklusi keuangan harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, akses pembiayaan dan layanan keuangan perlu memberikan manfaat nyata, mulai dari pertumbuhan usaha, peningkatan pendapatan, hingga perluasan kesempatan kerja.
“Bagi Samarinda, inklusi keuangan harus menjadi instrumen transformasi ekonomi, bukan sekadar pencapaian statistik perbankan,” ungkap Andi Harun saat ditemui awak media di Balai Kota Samarinda, Senin (26/10/2026).
Andi Harun menyebut, pembentukan DNKK menjadi langkah strategis untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, produktif, dan berkeadilan.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di Samarinda, penguatan peran TPAKD dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lembaga jasa keuangan.
Melalui kerja sama tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Andi Harun menegaskan, keberhasilan inklusi keuangan tidak cukup diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki rekening atau menggunakan layanan keuangan.
Menurutnya, peningkatan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan, dan pengurangan kesenjangan ekonomi juga harus menjadi indikator keberhasilan.
“Kita ingin memastikan bahwa inklusi keuangan bukan berhenti pada akses, tetapi berlanjut menjadi produktivitas dan bermuara pada kesejahteraan,” ujar Andi Harun.
Ia berharap kebijakan nasional melalui DNKK dapat berjalan selaras dengan program pemerintah daerah, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan produktif dan meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola keuangan.
Dengan demikian, inklusi keuangan diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan usaha dan kesejahteraan warga Samarinda.
Penguatan kebijakan tersebut juga diharapkan dapat membantu membangun perekonomian daerah yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan. (ADV)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
