
Editorialkaltim.com – Kontraktor maupun instansi yang membongkar badan jalan untuk memasang kabel, pipa, atau jaringan utilitas di Samarinda bakal diwajibkan menyiapkan bank garansi. Jaminan tersebut disiapkan agar setiap pekerjaan galian disertai tanggung jawab mengembalikan kondisi jalan seperti semula.
Ketentuan itu masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Jalan yang kini menjalani proses harmonisasi. Wakil Ketua Bapemperda DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan, mekanisme jaminan diperlukan karena perbaikan bekas pekerjaan utilitas selama ini tidak selalu mengembalikan kondisi fisik jalan secara optimal.
“Bank garansi akan memastikan setiap pekerjaan galian benar-benar dipulihkan, sehingga kerusakan jalan tidak lagi dibebankan kepada pemerintah maupun masyarakat umum,” ujar Rohim, Rabu (18/11/2026), di Kantor DPRD Samarinda.
Skemanya, pihak yang melakukan penggalian menyerahkan jaminan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Bank garansi baru dapat ditarik kembali setelah kondisi jalan dipastikan pulih sesuai keadaan awal.
Sebaliknya, pemerintah daerah dapat mencairkan jaminan apabila pelaksana meninggalkan bekas galian tanpa pemulihan sesuai ketentuan. Dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai perbaikan jalan.
“Jika pelaksana tidak mengembalikan kondisi jalan seperti semula, jaminan dapat dicairkan pemerintah untuk membiayai pemulihan fisik jalan tersebut kembali sepenuhnya,” katanya.
Pengaturan tersebut menjadi bagian dari cakupan Raperda Pemanfaatan Jalan yang meliputi ruang manfaat jalan (Rumaja), ruang milik jalan (Rumija), serta ruang pengawasan jalan (Ruwasja). Pemanfaatannya mencakup jaringan kabel, pipa, tiang telekomunikasi, reklame, penerangan jalan hingga akses keluar-masuk kawasan swasta.
Raperda ini bukan pembahasan baru. Regulasi tersebut sudah digodok sejak 2022, kemudian kembali dibahas tahun ini setelah sempat terkendala sejumlah persoalan regulasi. Bapemperda juga melakukan penyesuaian agar substansinya tidak tumpang tindih dengan aturan lain.
Selain menjamin pemulihan jalan, pengaturan pemanfaatan ruang jalan diarahkan agar kegiatan utilitas tidak menghambat rencana pelebaran maupun pengembangan infrastruktur. Pembahasan sebelumnya bahkan memunculkan usulan standar kedalaman utilitas sekitar setengah meter serta penataan posisi tiang penerangan menyesuaikan batas ruang milik jalan.
Pemanfaatan aset jalan juga memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Rohim menekankan kepentingan ekonomi tidak boleh menggeser fungsi utama jalan sebagai fasilitas mobilitas masyarakat.
Raperda tersebut turut menyiapkan sanksi bagi pihak yang menggunakan Rumaja, Rumija, maupun Ruwasja tanpa memenuhi ketentuan. Dengan skema bank garansi, pemerintah diharapkan memiliki instrumen konkret untuk memastikan proyek utilitas tidak meninggalkan kerusakan yang akhirnya harus diperbaiki memakai anggaran daerah.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



