Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menyiapkan calon penerima bantuan bedah rumah untuk 250 unit meski dana dari pemerintah pusat belum cair. Pendataan dilakukan lebih awal agar program bisa segera berjalan setelah anggaran masuk.
Alokasi bantuan tersebut merupakan insentif yang diterima Samarinda usai meraih penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu digelar di Balikpapan, 3 September 2026.
Samarinda meraih dua capaian, yakni kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan serta Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kota. Salah satu bentuk insentifnya berupa bantuan penanganan 250 rumah dengan nilai sekitar Rp20 juta per unit.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengatakan, pemerintah kota belum menerima kepastian waktu pencairan anggaran. Namun, persiapan data calon penerima tetap berjalan.
“Kami masih menunggu kepastian dana masuk, sambil menyiapkan data calon penerima supaya bantuan segera tersalurkan untuk warga yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya, Sabtu (14/11/2026), di Samarinda.
Masyarakat yang ingin mengusulkan bantuan dapat berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Samarinda. Setiap usulan selanjutnya melewati proses verifikasi serta pencocokan dengan data desil kesejahteraan milik Dinas Sosial.
“Setiap usulan akan kami cocokkan dengan data Dinas Sosial agar penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok yang memang layak diprioritaskan,” katanya.
Pemkot juga menghadapi pekerjaan lebih besar dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Data Dinas Perkim mencatat sekitar 21 ribu rumah masih membutuhkan verifikasi untuk memastikan kondisi serta kelayakan calon penerima bantuan.
Jika kebutuhan penanganan diperkirakan sekitar Rp30 juta per unit sesuai penghitungan dalam Peraturan Wali Kota, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh RTLH akan sangat besar.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Samarinda tidak hanya mengandalkan APBD. Pemerintah kota juga berupaya membuka dukungan pembiayaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah pusat agar penanganan RTLH dapat diperluas.
Neneng menilai keterbatasan fiskal membuat penanganan harus dilakukan secara bertahap dengan basis data yang kuat. Akurasi data dinilai penting supaya anggaran yang tersedia menyasar kelompok dengan kebutuhan paling mendesak.
“Penanganan rumah tidak layak huni harus berjalan bertahap dan berkelanjutan, dengan data akurat agar bantuan menyasar warga paling membutuhkan bantuan,” tutupnya.
Pemkot Samarinda selanjutnya akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus mencari sumber pembiayaan di luar APBD untuk mempercepat perbaikan kualitas hunian masyarakat.(adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
