KaltimPenajam Paser Utara

Kesepakatan Tapal Batas Wilayah PPU Capai 90 Persen

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid (Foto: Editorialkaltim/Cinta)

Editorialkaltim.com – Penyelesaian persoalan tapal batas menjadi salah satu perkembangan dalam proses penataan desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Anggota DPRD PPU menyebut kesepakatan batas wilayah yang dibahas bersama masyarakat telah mencapai sekitar 90 persen.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan perkembangan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat di wilayah yang berbatasan. Warga, menurutnya, menunjukkan antusiasme terhadap rencana pemekaran wilayah.

“Dari masyarakat, antusiasmenya terhadap pemekaran desa cukup tinggi. Tapal batasnya juga sudah sekitar 90 persen disepakati,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).

Baca  Kontingen SLBN PPU Berangkat Ikuti Pekan Spesial Olahraga Daerah di Tenggarong

Sejumlah wilayah di Kecamatan Penajam menjadi perhatian dalam pembahasan batas, di antaranya Tanjung Tengah, Saloloang, Sesumpu, dan Pejala. Pembahasan dilakukan untuk memastikan kejelasan batas antarwilayah sebelum proses penataan daerah dilanjutkan.

Wahid menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah antara masyarakat serta pihak-pihak yang wilayahnya berbatasan. Peninjauan langsung ke lapangan juga dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai garis batas.

Menurutnya, pembahasan tapal batas telah dilakukan sejak Ramadan lalu. Kesepakatan yang dicapai diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan tahapan administrasi penataan wilayah.

Baca  Kelalaian Picu Karhutla di Bontang Bisa Berujung Sanksi

“Tapal batasnya sudah disepakati. Tinggal menerbitkan petanya,” lanjutnya.

Ia menilai kejelasan batas wilayah merupakan aspek penting dalam proses pemekaran. Penataan daerah tidak hanya berkaitan dengan pembentukan wilayah administratif baru, tetapi juga harus disertai kejelasan cakupan wilayah agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Wahid menyebut antusiasme masyarakat terhadap pemekaran berkaitan dengan harapan agar pelayanan pemerintahan lebih dekat. Dengan penataan wilayah yang tepat, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses layanan administrasi.

Baca  Belajar Bisnis Kopi Bareng Pakar, Coffee Meetup 2025 Diserbu Anak Muda

Meski kesepakatan batas disebut telah mencapai sekitar 90 persen, ia mengingatkan proses penataan wilayah masih membutuhkan penyelesaian tahapan berikutnya. DPRD PPU berharap kesepakatan bersama masyarakat dapat menjadi landasan untuk melanjutkan proses pemekaran.(ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button