DPRD PPU Dorong Pengawasan Disiplin ASN dalam Raperda Ketertiban Umum

Editorialkaltim.com – Pengawasan terhadap kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Legislatif mendukung inisiatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengusulkan regulasi ketertiban untuk memperkuat kepatuhan pegawai terhadap kewajiban selama jam kerja.

Anggota Komisi I DPRD PPU Roman Rading menyambut baik inisiatif penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut. Menurutnya, pengaturan kedisiplinan ASN merupakan bagian penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan.

Ia menilai kedisiplinan pegawai perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur di lingkungan pemerintahan daerah.

“Jadi membedah terkait masalah pemerintahan tentang ASN, kalau ada inisiatif untuk raperda yang mau diajukan oleh pihak Satpol untuk ketertiban ASN, wah itu luar biasa dan kami dukung,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (6/11/2026).

Roman menjelaskan, salah satu hal yang perlu dijaga melalui penegakan disiplin adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pegawai pemerintah bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai ketentuan, terutama selama jam pelayanan.

Ia menyebut DPRD juga mencermati masih adanya oknum pegawai yang dinilai belum menjalankan kewajibannya sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan jika berpotensi mengganggu pelayanan publik.

“Pelayanan publik ini harus diutamakan dibanding dengan kepentingan pribadi. Nah, oleh karena itu, kami selalu memantau keberadaan PNS yang masih ada oknum-oknum yang tidak melaksanakan tugas ASN dengan SOP-nya,” jelasnya.

Menurutnya, penegakan aturan diperlukan agar setiap pegawai memahami batas antara kepentingan pribadi dan kewajiban kedinasan. Aktivitas di luar pekerjaan tidak menjadi persoalan selama tidak mengesampingkan tugas pokok pada jam kerja.

Ia menegaskan, penindakan terhadap pelanggaran ketertiban perlu dilakukan sesuai tugas dan kewenangan instansi terkait, termasuk Satpol PP.

“Kami tidak melarang ASN beraktivitas di mana saja, tetapi terlepas dari tupoksi pokoknya di jam kerja, jika mereka melaksanakan kegiatan yang lain, itu pelanggaran,” tegasnya.

Roman berharap usulan regulasi tersebut segera ditindaklanjuti agar memberikan kejelasan dalam pengawasan dan penegakan ketertiban di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, kedisiplinan aparatur dapat terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.