Editorialkaltim.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani mendorong penyelesaian persoalan lahan masyarakat hukum adat di Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun, melalui koordinasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan perusahaan perkebunan.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan masyarakat adat, dan pimpinan DPRD Kukar di Ruang Pimpinan DPRD Kukar.
Ahmad Yani mengatakan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat hukum adat yang membutuhkan fasilitasi pemerintah terkait kepastian pemanfaatan lahan ulayat yang diklaim sebagai wilayah adat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut perlu mengedepankan asas kemanfaatan agar masyarakat adat dapat memperoleh kesejahteraan, sementara perusahaan tetap memiliki ruang untuk menjalankan investasi.
“Kita arahkan supaya berkolaborasi, berkoordinasi, dan bekerja sama. Kalau perlu, dibuat nota kesepahaman atau MoU terkait kesepakatan bersama, selama tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Ahmad Yani, Rabu (11/11/2026).
Ia menyebut keberadaan masyarakat hukum adat Sumpilayang di Kedang Ipil, yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Kebudayaan, perlu dihormati dan dilindungi. Pengakuan tersebut menjadi salah satu dasar untuk memperjuangkan hak masyarakat adat, khususnya dalam pemanfaatan lahan ulayat.
Ahmad Yani menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian berdasarkan status kawasan lahan. Untuk lahan berstatus areal penggunaan lain (APL), masyarakat adat dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan perkebunan setempat.
Sementara itu, lahan yang masuk kawasan hutan berpeluang diperjuangkan melalui skema hutan adat. Namun, proses tersebut membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan.
“Kalau lahannya APL, masyarakat bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan perusahaan setempat. Kalau masuk kawasan hutan, mudah-mudahan masyarakat hukum adat bisa berkolaborasi untuk menjadikannya hutan adat,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kukar juga akan mendorong komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi bagi lahan yang masuk kawasan hutan. Upaya tersebut termasuk membahas kemungkinan pelepasan kawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hak masyarakat adat mendapat kepastian.
Ahmad Yani berharap penyelesaian persoalan tersebut menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
“Dengan demikian, hak masyarakat hukum adat tetap terlindungi dan pemanfaatan lahan dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
