Banyak Desa Belum Punya Perdes PAD, DPRD PPU Minta Pengusulan Secara Kolektif
Editorialkaltim.com – Sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Salah satu persoalannya ialah belum tersedianya peraturan desa (perdes) sebagai landasan hukum untuk mengatur sumber dan mekanisme pendapatan desa.
Anggota Komisi I DPRD PPU Abdul Rahman Wahid mendorong pemerintah desa menyampaikan kebutuhan pembentukan perdes tentang PAD secara bersama-sama. Menurutnya, pengajuan secara kolektif dapat mempermudah pemerintah daerah maupun DPRD menindaklanjuti kebutuhan regulasi setiap desa.
“Kami berharap pemerintah desa secara kolektif kolegial bersurat kepada pemerintah daerah atau DPRD terkait pengusulan perdes-perdes di desa untuk mengatur PAD mereka sendiri,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah pemerintah desa belum mengoptimalkan potensi pendapatan karena belum memiliki aturan sebagai dasar pelaksanaannya. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa membutuhkan kepastian hukum sebelum mengelola atau memungut pendapatan dari potensi yang dimiliki.
“Persoalan ini sudah mulai dikonsultasikan sejumlah perwakilan desa. Beberapa di antaranya datang ke DPRD menanyakan teknis penyusunan regulasi yang digunakan sebagai dasar pengelolaan PAD,” jelasnya.
Menurutnya, konsultasi tersebut menjadi langkah awal bagi pemerintah desa untuk memahami proses pembentukan perdes sesuai ketentuan. Setiap regulasi yang disusun harus memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Melalui pengusulan secara kolektif, ia berharap kebutuhan regulasi setiap desa dapat dibahas dan ditindaklanjuti dengan lebih terarah. DPRD PPU juga membuka ruang bagi pemerintah desa yang membutuhkan arahan dalam proses penyusunan perdes.
“Keberadaan Perdes ini penting untuk desa agar pengelolaan pendapatan memiliki kepastian aturan. Jadi, pemerintah desa bisa menjalankan kewenangannya secara terukur tanpa takut menyalahi ketentuan hukum,” pungkasnya. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
