Editorialkaltim.com – Upaya menghubungkan akses jalan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim) terus berlanjut. Pemerintah kedua daerah memperkuat koordinasi untuk memastikan ruas jalan di kawasan Desa Senambah tersambung hingga wilayah Kutim.
Rencana tersebut dibahas Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono bersama Wakil Bupati Kutim Mahyunadi dalam kunjungan kerja ke Kutim, Kamis (5/11/2026).
Sunggono mengatakan penyambungan jalan antarkabupaten membutuhkan sinergi kedua pemerintah daerah. Pembangunan yang telah dilakukan dari sisi Kukar perlu dilanjutkan di wilayah Kutim agar konektivitas antardaerah terwujud.
“Pembahasan kami salah satunya menyangkut rencana pembangunan jalan pendekat yang menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur, tepatnya pada segmen Desa Senambah,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Dari sisi Kukar, pengembangan jalan berada di Kecamatan Muara Kaman, mencakup kawasan Menamang Kanan dan Menamang Kiri. Pemerintah daerah telah membangun jalan dengan total panjang sekitar 129 kilometer.
Pekerjaan tersebut meliputi pembukaan badan jalan dan peningkatan kualitas akses yang telah tersedia. Dari total panjang itu, sekitar 50 kilometer merupakan peningkatan ruas jalan yang sudah ada.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kutim mulai mempersiapkan perencanaan untuk melanjutkan pembangunan di wilayahnya. Wakil Bupati Kutim telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS) sebagai dasar perencanaan pembangunan tahun depan.
Pembangunan fisik jalan di kawasan tersebut melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di sekitarnya. Tercatat sekitar lima perusahaan turut berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut.
Melalui skema ini, pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik. Pemerintah berperan menyiapkan perencanaan, mengoordinasikan aspek teknis, serta mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan perusahaan.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) bertugas menyiapkan dokumen teknis, termasuk kajian kelayakan dan desain pembangunan. Koordinasi juga dilakukan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), mengingat sebagian jalur yang direncanakan berada di kawasan hutan.
Sunggono menegaskan, keterlibatan perusahaan harus tetap mengacu pada konsep dan perencanaan pemerintah daerah. Pengawasan diperlukan agar pekerjaan di lapangan sesuai dengan desain dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Pemerintah daerah melalui Dinas PU menyiapkan konsep pembangunan, termasuk FS dan DED. Kami juga berkoordinasi dengan KPHP karena ada bagian jalur yang masuk kawasan hutan dan berada dalam kewenangan pengelolaannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, Dinas PU akan tetap mengawasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan perusahaan.
“Langkah tersebut untuk memastikan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun,” pungkasnya. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
