Editorialkaltim.com – Kerusakan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai tidak harus selalu menunggu penanganan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut didorong ikut membantu perbaikan infrastruktur melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, menyoroti kondisi jalan di kawasan Sebulu hingga Bloro. Menurutnya, wilayah tersebut menjadi lokasi aktivitas sejumlah perusahaan, tetapi masih ditemukan ruas jalan yang membutuhkan perbaikan.
Idham menilai keberadaan perusahaan dari berbagai sektor seharusnya memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat sekitar. Salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan ialah membantu pembangunan maupun pemeliharaan fasilitas umum.
Persoalan jalan rusak, terutama dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang, dinilai bisa ditangani melalui kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha tanpa harus bergantung sepenuhnya terhadap anggaran pemerintah.
“Perusahaan yang beroperasi di daerah seharusnya ikut memperhatikan kondisi jalan masyarakat, terutama akses pedesaan yang membutuhkan penanganan dan perbaikan,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan potensi dana CSR dari perusahaan di Kukar cukup besar apabila dikelola dan diarahkan secara tepat.
Ia berharap pemanfaatan dana sosial perusahaan lebih menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat, bukan sekadar menjalankan program rutin yang manfaatnya kurang dirasakan warga sekitar.
Menurut Idham, perbaikan jalan dengan panjang kerusakan relatif pendek bisa menjadi salah satu prioritas penggunaan CSR. Langkah ini dinilai dapat mempercepat penanganan infrastruktur tanpa menunggu proses penganggaran APBD.
“Kami ingin pemanfaatan dana CSR semakin optimal, khususnya untuk membantu pembangunan infrastruktur yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan,” tegasnya.
Meski demikian, Idham menilai keterlibatan perusahaan membutuhkan koordinasi yang baik bersama pemerintah daerah. Tanpa komunikasi yang terarah, potensi dana CSR dikhawatirkan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembangunan di lapangan.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Kukar lebih aktif menjalin komunikasi dengan perusahaan untuk menyusun prioritas pembangunan yang memungkinkan mendapat dukungan pendanaan CSR.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan program sosial perusahaan agar pelaksanaannya lebih terarah.
“Pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif untuk mengoordinasikan dana CSR perusahaan agar penggunaannya lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat setempat,” katanya.
Idham berharap kolaborasi tersebut mampu mempercepat perbaikan akses jalan di wilayah pedesaan maupun kecamatan. Dengan begitu, masyarakat tidak harus menunggu terlalu lama ketika kerusakan infrastruktur masih memungkinkan ditangani melalui dukungan perusahaan.
Ia juga mengingatkan perusahaan agar lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar wilayah operasionalnya, terutama fasilitas publik yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
