Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyoroti kesiapan sistem pengendalian banjir dalam rencana pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II atau RS Korpri di Jalan Wahid Hasyim I, RT 025, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara.
Asisten II Sekretariat Kota Samarinda Marnabas Pattiroy menegaskan perencanaan pembangunan rumah sakit tersebut harus memperhitungkan kapasitas tampungan air, potensi limpasan Sungai Karang Mumus, serta dampak lingkungan dan lalu lintas dalam jangka panjang.
Marnabas mengungkapkan, berdasarkan perhitungan yang disampaikan, kebutuhan kapasitas tampungan air mencapai sekitar 13.000 meter kubik atau setara dengan 13 juta liter. Sementara itu, kapasitas yang disiapkan dalam perencanaan disebut baru berkisar 12.000 meter kubik lebih.
“Kalau existing-nya 13.000 yang ditampung, yang dia siapkan cuma 12.000, gimana caranya?” ungkap Marnabas kepada awak media, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, selisih kapasitas tersebut perlu dikaji secara cermat agar pembangunan fasilitas kesehatan itu tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya terhadap sistem pengendalian banjir yang selama ini dibangun Pemkot Samarinda.
Terlebih, terdapat lima rukun tetangga (RT) di sekitar lokasi pembangunan yang berpotensi terdampak. Karena itu, perencanaan tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga harus mampu mengantisipasi perkembangan kawasan dalam 10 hingga 20 tahun mendatang.
“Jadi kita jangan berbicara sekarang. Kita harus memperhatikan 10 tahun ke depan, 20 tahun,” ujar Marnabas.
Ia menekankan Pemkot Samarinda ingin memastikan pembangunan RS Korpri berjalan seiring dengan upaya pengendalian banjir. Pembangunan tersebut diharapkan tidak mengurangi efektivitas sistem penanganan banjir yang telah diupayakan pemerintah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi limpasan air dari Sungai Karang Mumus. Kondisi tersebut perlu diperhitungkan, terutama kemungkinan permukaan air sungai lebih tinggi dibandingkan kawasan atau infrastruktur yang dibangun sehingga meningkatkan risiko genangan dan banjir.
Terkait opsi penanganan limpasan air, termasuk penggunaan pancang dengan elevasi lebih tinggi, Marnabas menyebut seluruh alternatif teknis masih akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya.
“Jangan sampai usaha yang selama ini sudah kita jalankan bagaimana pengendalian banjir di sekitar itu akan terdampak lagi, kan sia-sia jadinya,” jelas Marnabas.
Untuk memastikan perencanaan dilakukan secara menyeluruh, Pemkot Samarinda meminta agar pembahasan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Marnabas menegaskan perencanaan pembangunan tidak boleh hanya mengandalkan satu sudut pandang. Aspek lingkungan, kebencanaan, infrastruktur, serta kondisi kawasan sekitar harus menjadi pertimbangan bersama.
Ia juga mengingatkan Samarinda memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dibandingkan daerah di Pulau Jawa. Saat hujan turun, sedimentasi dapat menjadi persoalan yang perlu diantisipasi dalam sistem drainase dan pengendalian banjir.
Karena itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik maupun pemenuhan dokumen perizinan, tetapi juga mencakup keberlanjutan sistem, pemeliharaan saluran, penanganan sedimentasi, hingga kemungkinan penggunaan pompa air.
“Jangan sampai nanti pertamanya aja bagus, ke depannya tidak lagi,” katanya.
Selain persoalan banjir, Pemkot Samarinda turut memperhatikan dampak pembangunan terhadap lalu lintas melalui analisis dampak lalu lintas (Andalalin).
Hal tersebut dinilai penting mengingat Jalan Wahid Hasyim dan kawasan Jalan PM Noor merupakan jalur dengan aktivitas lalu lintas yang padat.
Menurut Marnabas, seluruh aspek itu perlu dipertimbangkan agar pembangunan RS Korpri tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, baik dari sisi mobilitas masyarakat maupun pengelolaan lingkungan.
Pemkot Samarinda juga memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk melanjutkan komunikasi dan pendalaman teknis mulai Jumat hingga Minggu.
“Hasil pembahasan tersebut dijadwalkan kembali dipaparkan dalam pertemuan pada Senin mendatang bersama Wali Kota Samarinda,” ungkapnya.
Marnabas menyebut pembahasan telah mengerucut pada pentingnya penyesuaian perencanaan, dengan pengendalian banjir sebagai salah satu perhatian utama. (ADV)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
