Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud meminta pengelolaan jasa pemanduan atau assist kapal yang melintas di bawah jembatan melibatkan perusahaan daerah (perusda). Ia mendorong pengelolaan yang selama ini ditangani Pelindo dapat dikerjasamakan dengan perusda melalui skema bisnis.
“Saya kenapa kok teriak-teriak assist di jembatan-jembatan ini, di Jembatan Samarinda saja itu 11 kapal assist di bawah jembatan melolong-melolong ke kiri, melolong ke kanan. Tapi semua pemanduannya dilakukan oleh Pelindo,” ujarnya di Kantor DPRD Kaltim, Kamis (1/10/2026).
Hasanuddin menilai keterlibatan perusda penting agar pemerintah daerah turut mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas pelayaran yang melintasi jembatan, terutama Jembatan Mahakam di Samarinda.
Persoalan tersebut, kata dia, telah dibahas bersama Dinas Perhubungan Kaltim dan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim. Pemerintah daerah dinilai perlu memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan jasa pemanduan kapal.
Menurut Hasanuddin, jembatan yang dilintasi kapal merupakan infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah. Karena itu, ia menilai perusda perlu diberi ruang untuk terlibat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
“Wajar dong kalau perusahaan daerah dimaksimalkan supaya menghasilkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, keterlibatan perusda dapat dilakukan melalui skema business to business (B2B) bersama Pelindo. Melalui skema tersebut, perusda bisa menjadi bagian dalam kerja sama dengan Pelindo maupun perusahaan swasta yang menggunakan jasa pemanduan kapal.
Selain potensi ekonomi, Hasanuddin menyoroti tanggung jawab atas kerusakan jembatan akibat tabrakan kapal. Ia menyebut sejumlah insiden kapal menabrak Jembatan Mahakam berujung pada perbaikan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kondisi itu dinilai menjadi alasan perlunya skema pengelolaan jasa assist kapal yang lebih memberikan perlindungan terhadap aset daerah. Salah satu opsi yang didorong ialah perlindungan asuransi terhadap risiko kerusakan jembatan akibat aktivitas pelayaran.
“Siapa yang bertanggung jawab untuk membangun jembatan itu? Pelindo? Enggak mungkin Pelindo bangun. Pakai uang apa? Pasti APBD kita. Makanya saya meneriakkan, kalau dia menggunakan perusahaan daerah, perusahaan daerah mengasuransikan karena kita juga punya perusahaan asuransi,” tegasnya. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
