Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD). Penyusunan anggaran diarahkan agar belanja prioritas tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah jika target pendapatan tidak tercapai.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan penyampaian nota keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna menjadi tahapan awal sebelum pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda.
“Paripurna malam ini penyampaian nota keuangan RAPBD 2027 sesuai dengan jadwal yang diatur pada Permendagri. Selanjutnya akan dibahas bersama antara Banggar DPRD dengan tim anggaran Pemerintah Daerah Kota Samarinda,” ujar Andi Harun, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, pembahasan RAPBD akan mengalami dinamika sehingga belanja prioritas perlu kembali dipertajam. Pemkot Samarinda harus menyesuaikan rencana belanja dengan kondisi fiskal serta memperhitungkan kemungkinan perubahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Nota ini pasti akan mengalami dinamika selama pembahasan di DPRD. Setelah itu kita akan menajamkan belanja-belanja prioritas di tengah kebijakan efisiensi TKD,” katanya.
Pemkot Samarinda merencanakan RAPBD 2027 sekitar Rp3,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,3 triliun berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sisanya berasal dari transfer pemerintah pusat dan provinsi serta pendapatan daerah lainnya yang sah.
Andi Harun menekankan pentingnya penyusunan anggaran secara moderat agar APBD tetap sehat. Menurutnya, jika terdapat tambahan pendapatan transfer akibat kebijakan baru pemerintah pusat, anggaran tersebut dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan 2027.
“Lebih baik kita menyusun rencana yang moderat, tetapi APBD tetap sehat. Kalau nanti ada perbaikan pendapatan transfer, kita bisa masukkan dalam APBD Perubahan 2027,” jelasnya.
Selain pendapatan dari pusat, Pemkot Samarinda berharap transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk opsen dan bagi hasil, dapat direalisasikan sesuai pendapatan riil. Andi Harun juga menyoroti Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi yang dinilai dapat membantu pembangunan infrastruktur dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Kita tidak berharap ada pemotongan dari provinsi karena tidak ada landasan hukumnya. Kewenangan untuk melakukan perubahan kebijakan fiskal secara nasional ada pada pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah infrastruktur di Samarinda berada di bawah kewenangan berbeda, mulai dari pemerintah kota, provinsi, hingga pusat. Jalan H.M. Ardans dan Ring Road, misalnya, merupakan kewenangan provinsi. Sementara itu, sejumlah ruas seperti Jalan Slamet Riyadi, Gajah Mada, D.I. Panjaitan, Juanda, dan Pahlawan merupakan jalan nasional.
Andi Harun berharap dukungan pemerintah provinsi terhadap infrastruktur jalan dapat diperkuat, khususnya ruas Ring Road hingga H.M. Ardans yang dinilai dapat membantu mengurangi beban kendaraan bertonase besar di jalan dalam kota.
“Mudah-mudahan provinsi bisa mengalokasikan anggaran untuk jalan Ring Road sampai H.M Ardans, termasuk drainase, perbaikan jalan dan fasilitas infrastrukturnya,” ungkapnya.
Efisiensi anggaran juga akan berdampak pada sejumlah program prioritas. Pemkot Samarinda akan memilah program yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian karena termasuk urusan wajib sekaligus prioritas pemerintah pusat.
“Yang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi prioritas. Pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah pusat,” pungkasnya.
Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya dilakukan bersama DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kepastian pendapatan, serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
